Cak Imin Kritik Pemerintah: Bansos Besar-besaran Jelang Pilpres Tak Mampu Stabilkan Harga Beras
Jum'at, 23 Februari 2024 - 11:05 WIB
loading...
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritisi langkah pemerintah yang cenderung lamban mengatasi permasalahan pasokan dan harga beras yang melonjak. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritisi langkah pemerintah yang cenderung lamban mengatasi permasalahan pasokan dan harga beras yang melonjak. Menurutnya, gerojokan bantuan sosial (bansos) beras besar-besaran jelang Pilpres 2024 pun tak mampu menstabilkan harga beras.
Ia menjelaskan berdasarkan data panel harga pangan nasional akhir bulan lalu menunjukkan jika harga beras medium berada di kisaran Rp13.430/kilogram, sedangkan harga beras premium berada di kisaran Rp15.340/kilogram. Harga ini melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras medium di kisaran Rp10.900-Rp11.800 per kilogram dan HET beras premium di kisaran Rp13.900-Rp14.800.
“Gerojokan bansos yang besar-besaran jelang pemungutan suara lalu kepada 21,35 juta keluarga ternyata juga belum mampu menstabilkan harga,” kata Cak Imin dalam keterangannya dikutip, Jumat (23/2/2024).
Baca juga: Pasokan Beras Seret, Bagi-bagi Bansos Jokowi Jalan Terus
Cak Imin mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menangani kelangkaan beras. Minggu-minggu ini kebutuhan beras dipastikan kian meningkat menjelang datangnya bulan suci ramadan dan Idulfitri.
“Pemerintah benar-benar harus serius menangani pasokan maupun harga beras di pasaran, sebab ke depan kebutuhan semakin meningkat seiring hadirnya bulan ramadan dan Idulfitri. Jangan sampai harga beras kian tak terkendali sehingga kian membebani pengeluaran masyarakat kita,” ucapnya.
Pasangan dari capres Anies Baswedan itu juga mengingatkan belanja kebutuhan beras bagi masyarakat miskin menempati porsi besar yakni sekitar 22 persen dari total pengeluaran dalam satu bulan. Jika harga beras kian tak terkendali maka bisa dipastikan beban mereka semakin berat.
“Harga beras yang kian meroket pasti akan menguras kantong masyarakat. Kalau ini tidak segera dikendalikan maka jumlah masyarakat miskin akan semakin tinggi,” ujarnya.
Ketua Umum PKB ini mengingatkan kelangkaan dan tingginya harga beras jika tidak dikelola dengan baik bisa memanaskan situasi sosial-politik. Apalagi jika respons pemerintah terkesan meremehkan dengan membuat pernyataan publik bahwa kelangkaan beras ini akan segera berakhir.
“Beras ini soal perut, jika tidak ditangani secara hati-hati dan seksama masyarakat bisa jadi gelap mata. Apalagi jika respons pemerintah ringan saja dengan memberikan janji kelangkaan dan mahalnya harga beras bisa diatasi dua atau tiga minggu saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan perlu ada perubahan strategi ketahanan pangan nasional. Menurutnya berbagai kendala penyediaan pasokan beras mulai dari fenomena el-nino, kian sempitnya lahan pertanian, hingga kian minimnya generasi petani bisa diantisipasi dengan strategi ketahanan pangan yang tepat.
“Pemerintah bisa menjadikan petani sebagai subjek utama terciptanya ketahanan pangan nasional. Kepemilikan lahan petani harus memadai, pasokan benih unggul dan pupuk harus dijamin, teknologi pertanian harus mulai digunakan hingga harus jaminan harga saat panen raya. Jadi jangan seperti sekarang sedikit-sedikit impor yang ujungnya merugikan petani kita,” pungkasnya.
Ia menjelaskan berdasarkan data panel harga pangan nasional akhir bulan lalu menunjukkan jika harga beras medium berada di kisaran Rp13.430/kilogram, sedangkan harga beras premium berada di kisaran Rp15.340/kilogram. Harga ini melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras medium di kisaran Rp10.900-Rp11.800 per kilogram dan HET beras premium di kisaran Rp13.900-Rp14.800.
“Gerojokan bansos yang besar-besaran jelang pemungutan suara lalu kepada 21,35 juta keluarga ternyata juga belum mampu menstabilkan harga,” kata Cak Imin dalam keterangannya dikutip, Jumat (23/2/2024).
Baca juga: Pasokan Beras Seret, Bagi-bagi Bansos Jokowi Jalan Terus
Cak Imin mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menangani kelangkaan beras. Minggu-minggu ini kebutuhan beras dipastikan kian meningkat menjelang datangnya bulan suci ramadan dan Idulfitri.
“Pemerintah benar-benar harus serius menangani pasokan maupun harga beras di pasaran, sebab ke depan kebutuhan semakin meningkat seiring hadirnya bulan ramadan dan Idulfitri. Jangan sampai harga beras kian tak terkendali sehingga kian membebani pengeluaran masyarakat kita,” ucapnya.
Pasangan dari capres Anies Baswedan itu juga mengingatkan belanja kebutuhan beras bagi masyarakat miskin menempati porsi besar yakni sekitar 22 persen dari total pengeluaran dalam satu bulan. Jika harga beras kian tak terkendali maka bisa dipastikan beban mereka semakin berat.
“Harga beras yang kian meroket pasti akan menguras kantong masyarakat. Kalau ini tidak segera dikendalikan maka jumlah masyarakat miskin akan semakin tinggi,” ujarnya.
Ketua Umum PKB ini mengingatkan kelangkaan dan tingginya harga beras jika tidak dikelola dengan baik bisa memanaskan situasi sosial-politik. Apalagi jika respons pemerintah terkesan meremehkan dengan membuat pernyataan publik bahwa kelangkaan beras ini akan segera berakhir.
“Beras ini soal perut, jika tidak ditangani secara hati-hati dan seksama masyarakat bisa jadi gelap mata. Apalagi jika respons pemerintah ringan saja dengan memberikan janji kelangkaan dan mahalnya harga beras bisa diatasi dua atau tiga minggu saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan perlu ada perubahan strategi ketahanan pangan nasional. Menurutnya berbagai kendala penyediaan pasokan beras mulai dari fenomena el-nino, kian sempitnya lahan pertanian, hingga kian minimnya generasi petani bisa diantisipasi dengan strategi ketahanan pangan yang tepat.
“Pemerintah bisa menjadikan petani sebagai subjek utama terciptanya ketahanan pangan nasional. Kepemilikan lahan petani harus memadai, pasokan benih unggul dan pupuk harus dijamin, teknologi pertanian harus mulai digunakan hingga harus jaminan harga saat panen raya. Jadi jangan seperti sekarang sedikit-sedikit impor yang ujungnya merugikan petani kita,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
