Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Golkar Tegaskan Parpol Pendukung Prabowo di DPR Bakal Tolak Hak Angket
loading...
Ketua Bappilu DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mempersilakan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 beserta parpol pendukungnya mengajukan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mempersilakan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 beserta partai politik pendukungnya mengajukan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Silakan saja kalau memang teman-teman dari 01 dalam hal ini teman-teman PDIP ingin mengajukan hak angket. Itu hak konstitusi teman-teman anggota dewan," ujar Maman, Kamis (22/2/2024).
Meski demikian, dia menilai hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR belum waktunya digunakan karena saat ini tengah berjalan proses rekapitulasi suara.
"Saya ingin sampaikan belum saatnya kita masuk wilayah itu, kenapa? Karena proses penghitungan lagi dijalankan. Ngapain, kita belum tahu hasil penghitungan," ucapnya.
Maman mengatakan, proses rekapitulasi suara dihadiri oleh para saksi dari setiap partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 sehingga apabila ada dugaan kecurangan mestinya saksi mencatat dan merekam kecurangan-kecurangan itu kemudian melaporkannya kepada Panwaslu.
Menurut dia, Partai Golkar belum memiliki pandangan resmi terkait rencana hak angket yang tengah digulirkan capres cawapres 01 dan 03 beserta partai politik pendukungnya.
"Bagaimana dengan Golkar dan bagaimana dengan kita? Tentunya kita akan mencermati apakah itu menjadi cukup layak untuk bisa naikkan kepada hak angket atau tidak," kata Maman.
Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan partai-partai politik koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DPR akan menolak penggunaan hak angket.
"Kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi, Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
"Silakan saja kalau memang teman-teman dari 01 dalam hal ini teman-teman PDIP ingin mengajukan hak angket. Itu hak konstitusi teman-teman anggota dewan," ujar Maman, Kamis (22/2/2024).
Meski demikian, dia menilai hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR belum waktunya digunakan karena saat ini tengah berjalan proses rekapitulasi suara.
"Saya ingin sampaikan belum saatnya kita masuk wilayah itu, kenapa? Karena proses penghitungan lagi dijalankan. Ngapain, kita belum tahu hasil penghitungan," ucapnya.
Maman mengatakan, proses rekapitulasi suara dihadiri oleh para saksi dari setiap partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 sehingga apabila ada dugaan kecurangan mestinya saksi mencatat dan merekam kecurangan-kecurangan itu kemudian melaporkannya kepada Panwaslu.
Menurut dia, Partai Golkar belum memiliki pandangan resmi terkait rencana hak angket yang tengah digulirkan capres cawapres 01 dan 03 beserta partai politik pendukungnya.
"Bagaimana dengan Golkar dan bagaimana dengan kita? Tentunya kita akan mencermati apakah itu menjadi cukup layak untuk bisa naikkan kepada hak angket atau tidak," kata Maman.
Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan partai-partai politik koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DPR akan menolak penggunaan hak angket.
"Kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi, Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
(jon)
Explore More