Wow! 70 Ribu WNI di Hong Kong Gagal Nyoblos di TPS
Sabtu, 17 Februari 2024 - 13:12 WIB
loading...
Direktur Migrant Care Wahyu Susilo (dua dari kiri) mengungkapkan 70 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong gagal nyoblos atau menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Foto/Riyan Rizki Roshali
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 70 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong gagal nyoblos atau menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Migrant Care Wahyu Susilo dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ yang disiarkan melalui Zoom, Sabtu (17/2/2024).
“Di Hong Kong pada awalnya itu 72 ribu pemilih seharusnya memilih melalui TPS, tapi kemudian dialihkan ke semua ke pos dan semua yang mendapatkan jatah untuk memilih di TPS hanya 2.390 orang,” kata Wahyu.
Wahyu mengatakan adanya perubahan metode dari yang semula pemilihan di TPS menjadi pemungutan suara lewat pos tidak ada pemberitahuan yang masif. “Sehingga mereka (pemilih) tetap datang ke KJRI Hong Kong dan akibatnya mereka tidak mendapatkan hak pilihnya,” ujarnya.
Baca juga: Bongkar Kelemahan Sirekap KPU, Pakar: Bisa Diapa-apain Tergantung yang Bikin
Dari 2.390 pemilih di Hong Kong, kata Wahyu, hanya 753 atau sekitar 25% pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), sementara ribuan lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
“Sedangkan logistik masih sangat tersedia. Jadi kami melihat ini adalah upaya menghalang-halangi pekerja migran untuk mendapatkan hak pilihnya,” ungkapnya.
Dia pun menyoroti metode pemungutan suara melalui pos. Sebab, hal itu berisiko terjadinya penggelembungan suara hingga perdagangan suara.
“Ini kasus yang kami lihat di Malaysia. Banyak pedagang suara itu nongkrong di apartemen, mereka ambil surat itu yang enggak terpakai, ada ribuan surat dan itu diperdagangkan. Dan kasus yang viral itu dicoblosin itu. Salah satunya dari mafia surat suara tersebut, sehingga kami merekomendasikan metode pos itu harus dihapus,” pungkasnya.
“Di Hong Kong pada awalnya itu 72 ribu pemilih seharusnya memilih melalui TPS, tapi kemudian dialihkan ke semua ke pos dan semua yang mendapatkan jatah untuk memilih di TPS hanya 2.390 orang,” kata Wahyu.
Wahyu mengatakan adanya perubahan metode dari yang semula pemilihan di TPS menjadi pemungutan suara lewat pos tidak ada pemberitahuan yang masif. “Sehingga mereka (pemilih) tetap datang ke KJRI Hong Kong dan akibatnya mereka tidak mendapatkan hak pilihnya,” ujarnya.
Baca juga: Bongkar Kelemahan Sirekap KPU, Pakar: Bisa Diapa-apain Tergantung yang Bikin
Dari 2.390 pemilih di Hong Kong, kata Wahyu, hanya 753 atau sekitar 25% pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), sementara ribuan lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
“Sedangkan logistik masih sangat tersedia. Jadi kami melihat ini adalah upaya menghalang-halangi pekerja migran untuk mendapatkan hak pilihnya,” ungkapnya.
Dia pun menyoroti metode pemungutan suara melalui pos. Sebab, hal itu berisiko terjadinya penggelembungan suara hingga perdagangan suara.
“Ini kasus yang kami lihat di Malaysia. Banyak pedagang suara itu nongkrong di apartemen, mereka ambil surat itu yang enggak terpakai, ada ribuan surat dan itu diperdagangkan. Dan kasus yang viral itu dicoblosin itu. Salah satunya dari mafia surat suara tersebut, sehingga kami merekomendasikan metode pos itu harus dihapus,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
