Kemendagri Pantau Potensi Masalah Penyelenggaraan Pemilu 2024 di 38 Provinsi

Kamis, 15 Februari 2024 - 10:58 WIB
loading...
Kemendagri Pantau Potensi...
Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri/Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Risnandar Mahiwa mengatakan pihaknya memantau pelaksanaan pemilu di 38 provinsi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau penyelenggaraan Pemilu 2024 di pusat maupun di 38 provinsi. Pemantauan yang dilakukan sejak 12 hingga 15 Februari 2024 untuk mendapatkan informasi dan data secara langsung situasi di daerah.

Pelaksanaan Pemantauan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2024 ini dipimpin langsung Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri/Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Risnandar Mahiwa yang didampingi Plh. Direktur Politik Dalam Negeri/Kasubdit Fasilitas Pendidikan, Etika dan Budaya Politik, Rahmat Santoso serta Kepala Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri, La Ode Burchamaa, di Ruang Situation Room Lantai 4 Gedung F Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Risnandar Mahiwa menyoroti pentingnya pemantauan yang teliti terhadap jalannya Pemilu 2024 saat ini di berbagai daerah.

Baca juga: JK Cium Aroma Kecurangan Pemilu 2024: Semua Mengindikasikan, Kita Menunggu

“Perintah dari Sekjen Kemendagri untuk tim Desk Pemilu adalah memonitor potensi penundaan pemilu di daerah atau kemungkinan adanya pencoblosan ulang. Menyikapi hal ini, tim diharapkan melakukan pengecekan dan pemantauan secara intensif terhadap provinsi-provinsi yang berpotensi mengalami masalah tersebut,” katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ditjen Polpum Dorong...
Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Anggaran Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah
Perkuat Akuntabilitas...
Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BSKDN Libatkan Akademisi dalam Validasi IPKD
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
Ketua Komisi I DPRK...
Ketua Komisi I DPRK Mimika: Perlindungan Warga Sipil Papua Butuh Kolaborasi
Ketua Posko Wilayah...
Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Apresiasi BPBD dan DLHK Atasi Masalah Sanitasi di Huntara
Wakil Kepala BPS Canangkan...
Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah: Ada Jutaan Harapan di Balik Data Statistik
Rekomendasi
Gaya Hidup Sehat, Konsumen...
Gaya Hidup Sehat, Konsumen Perkotaan Kian Selektif Pilih Pangan Harian
Kawal Kedaulatan Energi...
Kawal Kedaulatan Energi di Jatim, Komut Pertamina Mochamad Iriawan Cek Kesiapan SAF hingga B50
Tak Sekadar Nyaman,...
Tak Sekadar Nyaman, Hunian Masa Depan Kini Mengandalkan Energi Hijau
Berita Terkini
Rakor dengan Pimpinan...
Rakor dengan Pimpinan BGN, Dasco Tegaskan DPR Awasi Ketat Program MBG agar Tepat Sasaran
Besok Komisi I DPR Tetapkan...
Besok Komisi I DPR Tetapkan 7 Anggota KIP 2026-2030
5 Calon Manajer Kopdes...
5 Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal, Kemhan Ganti Nama Latsarmil
Politikus PDIP Ungkap...
Politikus PDIP Ungkap Anggaran Pelatihan SPPI Lebih Besar untuk Latsarmil ketimbang Substansi Koperasi
Implementasi B50 Perkuat...
Implementasi B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Tingkatkan Nilai Tambah Sawit
Wamensesneg: Presiden...
Wamensesneg: Presiden Sangat Paham dan Menghargai Kebebasan Akademik di Kampus
Infografis
10 Negara dengan Harga...
10 Negara dengan Harga Bensin Termurah di Dunia, Libya Cuma Rp427 per Liter
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved