Usai Nyoblos, Megawati Harap Pemilu 2024 Tak Ada Kecurangan
Rabu, 14 Februari 2024 - 13:25 WIB
loading...
Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri berharap Pemilu 2024 tak lagi diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan-kecurangan. Foto/Felldy Utama/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tak lagi diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan-kecurangan.
Pesan ini disampaikan Megawati usai menggunakan hak pilihnya di TPS 053, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).
"Jadi saya sangat berharap bahwa Pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan," kata Megawati.
Baca juga: Usai Nyoblos, Ganjar-Mahfud Pantau Hitung Cepat di Rumah Megawati
Megawati berharap insan pers untuk mengawal dengan seksama dugaan upaya kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan hingga penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional nantinya.
"Jadi, kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapa pun yang melakukan intimidasi kecurangan dan lain sebagainya harus dilaporkan," ujarnya.
Pasalnya, ia mengaku mendapat kabar bahwa ada masyarakat yang tak bisa menggunakan hak pilihnya. Padahal, hak pilih itu telah diatur oleh konsitusi Indonesia.
"Saya mendapatkan banyak berita bahwa banyak mereka yang seharusnya mampu untuk ikut mencoblos itu sepertinya tidak diberi kesempatan," tuturnya.
Pesan ini disampaikan Megawati usai menggunakan hak pilihnya di TPS 053, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).
"Jadi saya sangat berharap bahwa Pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan," kata Megawati.
Baca juga: Usai Nyoblos, Ganjar-Mahfud Pantau Hitung Cepat di Rumah Megawati
Megawati berharap insan pers untuk mengawal dengan seksama dugaan upaya kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan hingga penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional nantinya.
"Jadi, kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapa pun yang melakukan intimidasi kecurangan dan lain sebagainya harus dilaporkan," ujarnya.
Pasalnya, ia mengaku mendapat kabar bahwa ada masyarakat yang tak bisa menggunakan hak pilihnya. Padahal, hak pilih itu telah diatur oleh konsitusi Indonesia.
"Saya mendapatkan banyak berita bahwa banyak mereka yang seharusnya mampu untuk ikut mencoblos itu sepertinya tidak diberi kesempatan," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
