Ikrar Nusa Bhakti Sebut Jokowi Mau Membunuh Demokrasi, Ini Alasannya
loading...
Kontroversi kepemimpinan Presiden Jokowi terus menjadi perbincangan hangat publik menjelang pencoblosan Pilpres 2024, Rabu (13/2/2024). Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kontroversi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi perbincangan hangat publik menjelang pencoblosan Pilpres 2024. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti bahkan menyebut Jokowi berusaha membunuh demokrasi Indonesia.
Pandangan ini disampaikan Ikrar dalam Pocast YouTube 33 Jam Live Gerak 98 Menjaga Demokrasi, Rabu (13/2/2024).
Produser Ignatius Indro, bertanya kepada Ikrar sebagai narasumber. Pertanyaan tersebut terkait adanya perubahan sikap dari Presiden Jokowi yang seharusnya menjalankan demokrasi namun ada berbagai kekecewaan dari banyak pihak.
"Mungkin kita semua dulu yang memilih Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 mungkin kita semua bersalah. Kita mungkin tidak melihat sifat asli Jokowi," kata Ikrar.
"Saya juga termasuk orang yang terlambat menyadari bahwa Jokowi itu ternyata bukanlah kita atau rakyat biasa. Kita tidak mengetahui bagaimana Jokowi sebenarnya saat menjadi Wali kota Surakarta," tambahnya.
Dia mengatakan, masyarakat Indonesia tak menduga bahwa ada udang di balik batu dari tindak tanduk kepemimpinan Jokowi. Semua orang pun terkesima dengan cara dia berkomunikasi yang sederhana.
"Kita tak menduga bahwa udang di balik batu, misalnya pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019 yang justru dia ambil menjadi aliansi politik dia dan kemudian menitipkan anaknya (Gibran) kepada Prabowo menjadi calon wakil presiden," tuturnya.
"Kita juga terkesima atau tertipu dengan langkah-langkah dia yang mengatakan enggak, anaknya enggak mau ke dunia politik. Sampai akhirnya masuklah Gibran jadi Wali Kota Solo kemudian cawapres, Bobby jadi Wali Kota Medan, Kaesang jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang boleh dikatakan dibajak juga oleh Jokowi," ujarnya.
Kata Ikrar, baginya Jokowi bukan hanya ingin membajak demokrasi Indonesia, melainkan juga ingin membunuh demokrasi Indonesia.
"Kenapa? Dengan pencalonan anaknya dan melabrak aturan seorang calon wakil presiden yang masih di bawah umur itu ternyata dilabrak melalui Mahkamah Konstitusi, dan juga sekarang dia juga menggelontorkan bantuan sosial yang naudzubillahimindzalik besarnya, dan mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia bahkan lebih besar bantuannya dari masa pandemi di tahun 2020-2021," tutupnya.
Pandangan ini disampaikan Ikrar dalam Pocast YouTube 33 Jam Live Gerak 98 Menjaga Demokrasi, Rabu (13/2/2024).
Produser Ignatius Indro, bertanya kepada Ikrar sebagai narasumber. Pertanyaan tersebut terkait adanya perubahan sikap dari Presiden Jokowi yang seharusnya menjalankan demokrasi namun ada berbagai kekecewaan dari banyak pihak.
"Mungkin kita semua dulu yang memilih Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 mungkin kita semua bersalah. Kita mungkin tidak melihat sifat asli Jokowi," kata Ikrar.
"Saya juga termasuk orang yang terlambat menyadari bahwa Jokowi itu ternyata bukanlah kita atau rakyat biasa. Kita tidak mengetahui bagaimana Jokowi sebenarnya saat menjadi Wali kota Surakarta," tambahnya.
Dia mengatakan, masyarakat Indonesia tak menduga bahwa ada udang di balik batu dari tindak tanduk kepemimpinan Jokowi. Semua orang pun terkesima dengan cara dia berkomunikasi yang sederhana.
"Kita tak menduga bahwa udang di balik batu, misalnya pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019 yang justru dia ambil menjadi aliansi politik dia dan kemudian menitipkan anaknya (Gibran) kepada Prabowo menjadi calon wakil presiden," tuturnya.
"Kita juga terkesima atau tertipu dengan langkah-langkah dia yang mengatakan enggak, anaknya enggak mau ke dunia politik. Sampai akhirnya masuklah Gibran jadi Wali Kota Solo kemudian cawapres, Bobby jadi Wali Kota Medan, Kaesang jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang boleh dikatakan dibajak juga oleh Jokowi," ujarnya.
Kata Ikrar, baginya Jokowi bukan hanya ingin membajak demokrasi Indonesia, melainkan juga ingin membunuh demokrasi Indonesia.
"Kenapa? Dengan pencalonan anaknya dan melabrak aturan seorang calon wakil presiden yang masih di bawah umur itu ternyata dilabrak melalui Mahkamah Konstitusi, dan juga sekarang dia juga menggelontorkan bantuan sosial yang naudzubillahimindzalik besarnya, dan mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia bahkan lebih besar bantuannya dari masa pandemi di tahun 2020-2021," tutupnya.
Lihat Juga :
(maf)
