Ini Pandangan Sejumlah Tokoh Bangsa Terkait Pembentukan KAMI

Kamis, 13 Agustus 2020 - 10:21 WIB
loading...
Ini Pandangan Sejumlah Tokoh Bangsa Terkait Pembentukan KAMI
Sejumlah tokoh bangsa mencermati pembentukan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang digagas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara mendalam oleh sejumlah tokoh bangsa.

Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan. (Baca juga: Alasan Din Syamsuddin dkk Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi)

Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, menyatakan sebagai warga negara sudah seharusnya membela Tanah Air nya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi oleh siapapun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi. (Baca juga: Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Siap Bacakan Maklumat di Deklarasi)

"Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas baik dari ancaman itu baik yang berasal dari dalam atau luar negeri," ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema "Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?" di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2020.

Namun di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi Covid-19, bukan yang lainnya. Oleh sebab itu semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut. "Ini yang menjadi konsen kami untuk bagaimana di era sekarang ini di masa pandemi yang luar biasa dampaknya sebab tidak hanya masalah kesehatan tapi sudah menjadi masalah ekonomi pariwisata. Oleh karenanya kita (pemerintah) terus berupaya untuk secepatnya mengentaskan diri dari situasi yang sekarang melanda seluruh dunia," pungkas dia.

Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya. (Baca juga: Pengkritik Keberadaan KAMI Dinilai Terlalu Sensitif)

Dia membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi Covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

"Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi Covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan," ulasnya.

Sedangkan, pakar politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menjelaskan saat ini musuh bersama bangsa Indonesia yang masih terus ada seperti nepotisme, korupsi, kekerasan dan lainnya. Untuk menyelesaikan masalah negara yang sudah mendarah daging memang tidak mudah. Di luar itu untuk persoalan lain yang juga sangat serius adalah pandemi Covid-19. Sementara itu yang terkait dengan sistem tata negara dan pemerintahan serta ekonomi dinilai sudah baik.

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan negara khususnya terkait dengan pandemi Covid-19 diperlukan kerja sama dari seluruh pihak. Bahkan diperlukan kerja sama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut. Dia melihat saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1194 seconds (0.1#10.140)