Merawat Ketahanan Komunal di Tengah Pandemi Covid-19
Kamis, 13 Agustus 2020 - 10:05 WIB
loading...
Bambang Soesatyo
A
A
A
Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Wakil Ketua Umum, Kadin Indonesia
UNTUK merawat ketahanan komunal di tengah pandemi Covid-19, pemerintah segera merealisasikan sejumlah program baru yang menyasar berbagai elemen masyarakat. Ketahanan komunal akan terwujud jika setiap komunitas merespons program-program baru itu dengan cara yang amat sederhana, yakni peduli dan menerapkan protokol kesehatan.
Tanpa bermaksud mengada-ada, kepatuhan semua orang akan protokol kesehatan di tengah pandemi sekarang ini memang menjadi kata kunci yang akan memampukan masyarakat memulihkan semua aspek kehidupan. Ada contoh nyata yang patut ditiru. Berkat kepatuhan menerapkan protokol kesehatan, sejumlah negara berhasil menekan jumlah kasus Covid-19 hingga ke level terendah, dan negara-negara itu mulai berupaya memulihkan kehidupan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi dan sangat berhati-hati. Sebaliknya, jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara meningkat sangat tajam dan nyaris tak terkendali karena minimnya kesadaran banyak komunitas akan urgensi mematuhi protokol kesehatan.
Ketika Presiden Joko Widodo belum lama ini membentuk dan memfungsikan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, semua orang tentu paham kemana arah dan tujuan dari inisiatif itu. Pemerintah ingin melindungi semua komunitas dari ancaman Covid-19, dan sekaligus merawat ketahanan ekonomi semua komunitas. Di awal pandemi hingga kini, pemerintah melakukan refocussing anggaran dengan menitikberatkan pembiayaan untuk keperluan bantuan sosial bagi semua kelompok masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. Refocussing anggaran itu berhasil mencegah panik dan takut berlebihan. Kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan terlindungi, sehingga keamanan dan ketertiban umum bisa terjaga.
Demi mewujudkan ketahanan komunal itu, kini pemerintah melangkah ke fase berikutnya. Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 mulai bekerja dengan fokus mendorong semua komunitas mematuhi protokol kesehatan. Untuk mewujudkan target besar dan strategis ini, Presiden mendesak semua pihak bekerja all out. Presiden bahkan berulangkali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker. Upaya ini diperkuat dengan menghadirkan dukungan dari TNI-Polri. Presiden menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana kedua komite itu. TNI akan mendukung upaya semua pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangkan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional telah merampungkan beberapa konsep program yang fokus pada upaya merawat ketahanan ekonomi sejumlah komunitas yang terdampak Covid-19, mulai dari komunitas pekerja, tenaga honorer, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga ibu rumah tangga. Untuk pelaku UMKM, pemerintah menyiapkan bantuan Rp2,4 juta untuk setiap unit usaha. Target program ini 12 juta pelaku UMKM. Ibu rumah tangga yang mandiri pun tak luput dari perhatian.
Pemerintah menyiapkan stimulus usaha untuk ibu rumah tangga korban PHK dan pelaku usaha mikro dengan kredit modal kerja tanpa bunga sebesar Rp2 juta per debitur. Targetnya 6,2 juta ibu rumah tangga. Sementara itu, bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan, pemerintah menyediakan bantuan Rp 600.000 per bulan. Dengan alokasi anggaran Rp31,2 triliun, jumlah penerima bantuan ini mencapai 13 juta pekerja. Bantuan dengan jumlah yang sama juga disiapkan pemerintah untuk komunitas pekerja berstatus pegawai honorer atau bukan pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, fokus penggunaan dana desa pun telah dialihkan untuk merawat ketahanan ekonomi warga desa.
Ketua MPR RI/Wakil Ketua Umum, Kadin Indonesia
UNTUK merawat ketahanan komunal di tengah pandemi Covid-19, pemerintah segera merealisasikan sejumlah program baru yang menyasar berbagai elemen masyarakat. Ketahanan komunal akan terwujud jika setiap komunitas merespons program-program baru itu dengan cara yang amat sederhana, yakni peduli dan menerapkan protokol kesehatan.
Tanpa bermaksud mengada-ada, kepatuhan semua orang akan protokol kesehatan di tengah pandemi sekarang ini memang menjadi kata kunci yang akan memampukan masyarakat memulihkan semua aspek kehidupan. Ada contoh nyata yang patut ditiru. Berkat kepatuhan menerapkan protokol kesehatan, sejumlah negara berhasil menekan jumlah kasus Covid-19 hingga ke level terendah, dan negara-negara itu mulai berupaya memulihkan kehidupan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi dan sangat berhati-hati. Sebaliknya, jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara meningkat sangat tajam dan nyaris tak terkendali karena minimnya kesadaran banyak komunitas akan urgensi mematuhi protokol kesehatan.
Ketika Presiden Joko Widodo belum lama ini membentuk dan memfungsikan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, semua orang tentu paham kemana arah dan tujuan dari inisiatif itu. Pemerintah ingin melindungi semua komunitas dari ancaman Covid-19, dan sekaligus merawat ketahanan ekonomi semua komunitas. Di awal pandemi hingga kini, pemerintah melakukan refocussing anggaran dengan menitikberatkan pembiayaan untuk keperluan bantuan sosial bagi semua kelompok masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. Refocussing anggaran itu berhasil mencegah panik dan takut berlebihan. Kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan terlindungi, sehingga keamanan dan ketertiban umum bisa terjaga.
Demi mewujudkan ketahanan komunal itu, kini pemerintah melangkah ke fase berikutnya. Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 mulai bekerja dengan fokus mendorong semua komunitas mematuhi protokol kesehatan. Untuk mewujudkan target besar dan strategis ini, Presiden mendesak semua pihak bekerja all out. Presiden bahkan berulangkali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker. Upaya ini diperkuat dengan menghadirkan dukungan dari TNI-Polri. Presiden menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana kedua komite itu. TNI akan mendukung upaya semua pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangkan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional telah merampungkan beberapa konsep program yang fokus pada upaya merawat ketahanan ekonomi sejumlah komunitas yang terdampak Covid-19, mulai dari komunitas pekerja, tenaga honorer, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga ibu rumah tangga. Untuk pelaku UMKM, pemerintah menyiapkan bantuan Rp2,4 juta untuk setiap unit usaha. Target program ini 12 juta pelaku UMKM. Ibu rumah tangga yang mandiri pun tak luput dari perhatian.
Pemerintah menyiapkan stimulus usaha untuk ibu rumah tangga korban PHK dan pelaku usaha mikro dengan kredit modal kerja tanpa bunga sebesar Rp2 juta per debitur. Targetnya 6,2 juta ibu rumah tangga. Sementara itu, bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan, pemerintah menyediakan bantuan Rp 600.000 per bulan. Dengan alokasi anggaran Rp31,2 triliun, jumlah penerima bantuan ini mencapai 13 juta pekerja. Bantuan dengan jumlah yang sama juga disiapkan pemerintah untuk komunitas pekerja berstatus pegawai honorer atau bukan pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, fokus penggunaan dana desa pun telah dialihkan untuk merawat ketahanan ekonomi warga desa.
