Prihatin Krisis Etika dan Demokrasi di Indonesia, Ini 5 Poin Pernyataan Sikap PPI Utrecht
Senin, 12 Februari 2024 - 22:23 WIB
loading...
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Utrecht menyampaikan keprihatinan atas krisis etika dan demokrasi yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Utrecht menyampaikan keprihatinan atas krisis etika dan demokrasi yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024 . PPI Utrecht memandang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara konsisten menunjukkan praktik berdemokrasi yang abai etika dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.
"Berangkat dari situasi tersebut, kami para pelajar Indonesia di Utrecht menilai penting untuk kita secara serentak menyuarakan krisis etika dalam pesta demokrasi di Indonesia," kata Wakil Ketua PPI Utrecht, Muhamad Andri Jauhari saat membacakan pernyataan sikap, Senin (12/2/2024).
Menurut Andri, krisis etika ini mencapai puncaknya ketika adanya pelanggaran etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang tak lain merupakan anak sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres 2024.
"Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No. 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan telah terjadi pelanggaran etika berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, pada penanganan perkara No 90/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas umur calon presiden dan/atau wakil presiden," tuturnya.
"Pelanggaran prinsip imparsialitas hakim pada perkara ini menjadi catatan penting dan menentukan kehidupan berdemokrasi di Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang," tambahnya.
Andri mengatakan, para anggota KPU turut melanggengkan dosa yang sama dengan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Secara sadar, mereka menihilkan nilai-nilai kecermatan dan profesionalitas dalam melaksanakan tanggung jawab jalannya roda partisipasi publik demi keberlanjutan kepemimpinan negara.
"Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu tersebut terbukti melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023," katanya.
Sementara itu, Ketua PPI Utrecht Hanif Abdul Halim memastikan, pernyataan sikap PPI Utrech murni didasari kekhawatirannya terhadap krisis etika dan demokrasi yang terjadi di Indonesia.
Baca juga: JK Sebut Film Dirty Vote Baru 25% Ungkap Kecurangan: Masih Ringan Dibanding Kenyataan
"Bahwa pernyataan sikap kami siang hari ini benar didasari oleh kekhawatiran kami sebagai pelajar-pelajar Indonesia di Utrech akan krisis demokrasi dan krisis etika yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024," ucap Hanif.
Hanif juga memastikan, pernyataan sikap PPI Utrech tidak ditunggangi oleh pihak manapun. "Kami bisa pastikan bahwa pernyataan sikap kami tidak ditunggangi siapapun, tidak partisan dan kami bisa pastikan ini didasari oleh kecintaan kepada bangsa kami, pada tanah air kami Indonesia," katanya.
Pernyataan sikap PPI Utrech didasari oleh ilmu pengetahuan, diskusi yang dilakukan hingga berbulan-bulan lamanya. Hanif berharap pernyataan sikap ini bisa didengar langsung oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
"Mudah-mudahan pernyataan sikap ini tertuju untuk pihak yang kami inginkan atau kami intensikan dari awal yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan bukan sosok personal, sosok pribadi atau sosok pasangan calon manapun," katanya.
1. Presiden Joko Widodo, beserta jajaran kabinetnya, dan penyelenggara negara untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan demi menguntungkan kepentingan pribadi.
2. Penyelenggara negara memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan netral dan partisipatif, untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan partisipasi publik.
3. Dewan Perwakilan Rakyat agar aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap Presiden Joko Widodo dan seluruh aparatur pemerintahan, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum.
4. Aparat keamanan dan aparatur sipil negara untuk menunjukkan dan mengutamakan netralitas selama Pemilu 2024 berlangsung, dan secara aktif menjamin kebebasan berpendapat sesuai marwah berdemokrasi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
5. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk terlibat aktif mengawal Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai demokrasi.
Caption: Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Utrecht menyampaikan keprihatinannya atas krisis etika dan demokrasi yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024 ini.
"Berangkat dari situasi tersebut, kami para pelajar Indonesia di Utrecht menilai penting untuk kita secara serentak menyuarakan krisis etika dalam pesta demokrasi di Indonesia," kata Wakil Ketua PPI Utrecht, Muhamad Andri Jauhari saat membacakan pernyataan sikap, Senin (12/2/2024).
Menurut Andri, krisis etika ini mencapai puncaknya ketika adanya pelanggaran etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang tak lain merupakan anak sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres 2024.
"Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No. 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan telah terjadi pelanggaran etika berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, pada penanganan perkara No 90/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas umur calon presiden dan/atau wakil presiden," tuturnya.
"Pelanggaran prinsip imparsialitas hakim pada perkara ini menjadi catatan penting dan menentukan kehidupan berdemokrasi di Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang," tambahnya.
Andri mengatakan, para anggota KPU turut melanggengkan dosa yang sama dengan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Secara sadar, mereka menihilkan nilai-nilai kecermatan dan profesionalitas dalam melaksanakan tanggung jawab jalannya roda partisipasi publik demi keberlanjutan kepemimpinan negara.
"Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu tersebut terbukti melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023," katanya.
Sementara itu, Ketua PPI Utrecht Hanif Abdul Halim memastikan, pernyataan sikap PPI Utrech murni didasari kekhawatirannya terhadap krisis etika dan demokrasi yang terjadi di Indonesia.
Baca juga: JK Sebut Film Dirty Vote Baru 25% Ungkap Kecurangan: Masih Ringan Dibanding Kenyataan
"Bahwa pernyataan sikap kami siang hari ini benar didasari oleh kekhawatiran kami sebagai pelajar-pelajar Indonesia di Utrech akan krisis demokrasi dan krisis etika yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024," ucap Hanif.
Hanif juga memastikan, pernyataan sikap PPI Utrech tidak ditunggangi oleh pihak manapun. "Kami bisa pastikan bahwa pernyataan sikap kami tidak ditunggangi siapapun, tidak partisan dan kami bisa pastikan ini didasari oleh kecintaan kepada bangsa kami, pada tanah air kami Indonesia," katanya.
Pernyataan sikap PPI Utrech didasari oleh ilmu pengetahuan, diskusi yang dilakukan hingga berbulan-bulan lamanya. Hanif berharap pernyataan sikap ini bisa didengar langsung oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
"Mudah-mudahan pernyataan sikap ini tertuju untuk pihak yang kami inginkan atau kami intensikan dari awal yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan bukan sosok personal, sosok pribadi atau sosok pasangan calon manapun," katanya.
Berikut ini 5 poin pernyataan sikap PPI Utrech terhadap praktik demokrasi yang niretika di Indonesia:
1. Presiden Joko Widodo, beserta jajaran kabinetnya, dan penyelenggara negara untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan demi menguntungkan kepentingan pribadi.
2. Penyelenggara negara memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan netral dan partisipatif, untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan partisipasi publik.
3. Dewan Perwakilan Rakyat agar aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap Presiden Joko Widodo dan seluruh aparatur pemerintahan, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum.
4. Aparat keamanan dan aparatur sipil negara untuk menunjukkan dan mengutamakan netralitas selama Pemilu 2024 berlangsung, dan secara aktif menjamin kebebasan berpendapat sesuai marwah berdemokrasi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
5. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk terlibat aktif mengawal Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai demokrasi.
Caption: Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Utrecht menyampaikan keprihatinannya atas krisis etika dan demokrasi yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024 ini.
(abd)
Lihat Juga :
