Hasto: Film Dirty Vote Suara Kebenaran Dinamika Politik di Lapangan
Senin, 12 Februari 2024 - 20:22 WIB
loading...
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari dalam film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap sejumlah kecurangan dalam Pemilu 2024. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai film Dirty Vote yang sedang ramai diperbincangkan saat ini menyuarakan kebenaran dinamika politik di lapangan. Menurut dia, film tersebut merupakan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penyelenggara pemilu dengan harapan agar pemilu demokratis dan jurdil dapat diwujudkan.
“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/2/2024).
Dia menuturkan, dari film tersebut tampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK); keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukkan Pj Kepala daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden, melupakan proses yang seharusnya demokratis.
Baca juga: Film Dirty Vote Hilang dari YouTube Diduga Terkena Shadow Banned
Selanjutnya, tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI Polri yang seharusnya bertindak netral; hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos. Dia menuturkan, desain kecurangan pemilu pendeknya dilakukan dari hulu-hilir.
“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/2/2024).
Dia menuturkan, dari film tersebut tampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK); keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukkan Pj Kepala daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden, melupakan proses yang seharusnya demokratis.
Baca juga: Film Dirty Vote Hilang dari YouTube Diduga Terkena Shadow Banned
Selanjutnya, tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI Polri yang seharusnya bertindak netral; hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos. Dia menuturkan, desain kecurangan pemilu pendeknya dilakukan dari hulu-hilir.
Lihat Juga :
