TPN Ganjar-Mahfud Sebut Film Dirty Vote Ungkap Kecurangan Pemilu Secara Masif

Senin, 12 Februari 2024 - 17:31 WIB
loading...
TPN Ganjar-Mahfud Sebut Film Dirty Vote Ungkap Kecurangan Pemilu Secara Masif
Berbagai bentuk kecurangan masif pada Pemilu 2024 yang dirangkum dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote disebut Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Berbagai bentuk kecurangan masif pada Pemilu 2024 yang dirangkum dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote disebut Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD , Chico Hakim, adalah pengungkapan dari adanya intervensi kekuasaan.

Chico meyakini film ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tidak netral karena menyiapkan skenario mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.

"Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa," kata Chico dalam keterangan pers, Senin (12/2/2024).

Pasangan yang dimaksud Chico tertuju pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu kecurangan yang tercatat janggal ialah proses yang cacat etika yang merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 soal syarat usia capres dan cawapres.



Selain itu, intervensi pemerintah bahkan sudah sampai memberikan tekanan kepada kepala daerah dan menggunakan aparat baik Polri maupun TNI hingga bantuan sosial.

"Dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di MK," ucap Chico.

“Keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukkan PJ Kepala daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden, melupakan proses yang seharusnya demokratis.” sambungnya.

Apalagi, banyak juga ditemukan tekanan kepada Kepala Daerah, Kepala Dinas, Kepala Desa hingga kelompok demokrasi. Belum lagi ada dugaan penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos.

"Tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI POLRI yang seharusnya bertindak netral hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos," tuturnya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2212 seconds (0.1#10.140)