Respons KPU Soal Hak Politik Koruptor Tidak Dicabut

Jum'at, 06 Juli 2018 - 16:30 WIB
Respons KPU Soal Hak...
Respons KPU Soal Hak Politik Koruptor Tidak Dicabut
A A A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memperoleh landasan kuat untuk menerapkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 setelah disahkan atau diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Mantan napi itu boleh, tapi yang tidak boleh ya tiga itu," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

PKPU tersebut melarang terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan koruptor ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (caleg)

Terkait dalih para mantan koruptor dan penggugat PKPU yang menyebut bahwa hak politik mereka tak dicabut oleh pengadilan, Arief mengatakan, PKPU larangan tersebut sudah resmi dikeluarkan lembaganya.

Arief menegaskan lembaganya tak akan menolak pendaftaran tiga elemen yang telah dilarang oleh PKPU tersebut. Menurutnya, penyelenggara pemilu tetap menerima pendaftaran mereka untuk kemudian diverifikasi lebih lanjut.

"Kan diperiksa dulu, kemudian diketahui tidak penuhi syaratnya, kemudian dikembalikan. Untuk tahu sebab tidak memenuhi syaratnya, ya harus didaftarkan," ujarnya.
(maf)
Berita Terkait
Calon Anggota KPU Ini...
Calon Anggota KPU Ini Dicecar DPR soal Ratusan Petugas KPPS Meninggal
Luncurkan Tahapan Pemilu...
Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, KPU Minta Semua Pihak Bantu Sukseskan Pemilu
Diduga Ada Kecurangan...
Diduga Ada Kecurangan Hitung Suara Sirekap, Ini Daftar Link Lapornya
Ngotot Ingin Gelar Pilkada...
Ngotot Ingin Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Diingatkan Tragedi Pemilu 2019
Profil 14 Calon Anggota...
Profil 14 Calon Anggota KPU, Petahana hingga Pegiat Pemilu
Punya Harta Rp9 Miliar,...
Punya Harta Rp9 Miliar, Intip Isi Garasi Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Berita Terkini
Prabowo Ungkap Indonesia...
Prabowo Ungkap Indonesia Ingin Perluas Peluang WNI Kerja di Jerman
Tanggapi Aksi Mahasiswa,...
Tanggapi Aksi Mahasiswa, Eksponen 98 Nilai Pemerintah Sedang Jalankan Amanat Reformasi
Bos Maktour Mengaku...
Bos Maktour Mengaku Kelelahan, Kembali Absen dari Pemeriksaan KPK
Jokowi Bakal Masuk PSI,...
Jokowi Bakal Masuk PSI, Deddy Sitorus PDIP: Terus Terang Kami Tidak Takut
Bertemu Prabowo, Presiden...
Bertemu Prabowo, Presiden Jerman Singgung Deklarasi Jakarta Tahun 2012
Prabowo Sebut Indonesia-Jerman...
Prabowo Sebut Indonesia-Jerman Sepakat Konflik Harus Diselesaikan lewat Perundingan
Infografis
Kaleidoskop 2025: 6...
Kaleidoskop 2025: 6 Peristiwa Politik Nasional yang Menggemparkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved