Sepekan Jelang Pencoblosan, Jokowi Tegaskan Aparat Harus Netral dan Jaga Kedaulatan Negara

Rabu, 07 Februari 2024 - 13:08 WIB
loading...
Sepekan Jelang Pencoblosan,...
Sepekan jelang pencoblosan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. Foto/Tangkapan layar
A A A
BATUBARA - Sepekan jelang hari pencoblosan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. Kata Jokowi, kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat,” tegas Jokowi di sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).

Jokowi juga mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pencoblosan Pemilu 2024 yang hanya tinggal seminggu lalu. Pencoblosan dilakukan pada Rabu, 14 Februari 2024.

"Saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya,” kata Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan Tak Akan Kampanye di Pemilu 2024

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas Pemilu 2024 supaya suara rakyat benar-benar berdaulat.

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil. Menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," pungkasnya.

Jokowi menegaskan, dia tidak akan berkampanye di Pemilu 2024. Mulanya, Jokowi ditanya oleh awak media terkait kabar dia akan ikut berkampanye pada hari terakhir kampanye tanggal 10 Februari 2024 mendatang. “Yang bilang siapa?” tanya Jokowi kepada awak media.

Jokowi pun menegaskan kembali bahwa Presiden diperbolehkan kampanye sesuai dengan aturan terkait kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Jokowi, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.



"Ini, Saya ingin menegaskan kembali pernyataan Saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan Undang-Undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah Saya tunjukkan bunyi aturan,” kata Jokowi.

Namun, Jokowi menegaskan dia tidak akan berkampanye di Pemilu 2024. “Tapi jika pertanyaannya. Apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye,” tegasnya.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jokowi Pede PSI Masuk...
Jokowi Pede PSI Masuk Parlemen Senayan di Pemilu 2029
Blusukan ke Lampung,...
Blusukan ke Lampung, Jokowi: Saya Hadir untuk PSI
Jokowi Mulai Safari...
Jokowi Mulai Safari Politik, Golkar Tak Takut Pemilih Pindah ke PSI
Jokowi Pakai Baju dan...
Jokowi Pakai Baju dan Topi Logo PSI Mulai Blusukan ke Lampung
Jokowi Wajib Hadir di...
Jokowi Wajib Hadir di Persidangan Perkara Ijazah, Pengacara Roy Suryo: Kan Dia Pelapor
3 Fakta Terbaru Kasus...
3 Fakta Terbaru Kasus Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Batal Ajukan Gugatan Praperadilan
PN Jakarta Timur Antisipasi...
PN Jakarta Timur Antisipasi Banyaknya Pendukung Dokter Tifa saat Sidang Perkara Ijazah Jokowi
Roy Suryo Titip Pesan...
Roy Suryo Titip Pesan ke Massa Aksi Demo: Jangan Disusupi, Aparat Harus Humanis
Jokowi Buka Suara! Soal...
Jokowi Buka Suara! Soal Kasus Laptop Nadiem: Semua Kebijakan dari Presiden
Rekomendasi
HYROX Jakarta 2026 Siap...
HYROX Jakarta 2026 Siap Digelar, Peserta Jalani Persiapan Menuju Kompetisi
AS Kembali Serang Iran,...
AS Kembali Serang Iran, IRGC Balas Gempur Pasukan Amerika
Uruguay Tersingkir,...
Uruguay Tersingkir, Spanyol Juara Grup C dan Tembus Babak 32 Besar Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Kembali Bertambah, 5...
Kembali Bertambah, 5 Orang Meninggal Dunia saat Latsarmil Calon Manajer KDKMP/KNMP
Kapolri Mutasi Kapolda...
Kapolri Mutasi Kapolda dan Wakapolda pada Akhir Juni 2026, Ini Daftarnya
PP 20 Tahun 2026: Langkah...
PP 20 Tahun 2026: Langkah Besar Menuju Keadilan Pajak bagi UMKM Orang Pribadi
Evita: Kebijakan Bebas...
Evita: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Buka Lapangan Kerja dan Gerakkan UMKM
Mutasi Polri Juni 2026:...
Mutasi Polri Juni 2026: Kombes Aris Supriyono Jabat Kabid Propam Polda Metro Jaya
Mensesneg Ungkap Pemicu...
Mensesneg Ungkap Pemicu Maraknya PHK di Indonesia
Infografis
5 Presiden dan Ibu Negara...
5 Presiden dan Ibu Negara Miliki Perbedaan Usia Sangat Jauh
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved