Pandemi Covid-19, Wakil Ketua MPR Minta Kesehatan Jiwa Warga Diperhatikan
Rabu, 12 Agustus 2020 - 19:48 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat menghadiri diskusi daring bertema Mengantisipasi Rawan Kesehatan Jiwa Selama Pandemi, Rabu (12/8/2020). FOTO/SINDOnews/Abdul Rochim
A
A
A
JAKARTA - Penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan secara holistik. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, pendekatan kemanusiaan dalam menangani pandemi harus melalui perlindungan terhadap kesehatan fisik, juga kesehatan mental , dan jiwa dari setiap warga negara.
"Pendiri bangsa kita mencita-citakan Indonesia Raya dapat dicapai lewat membangun jiwa dan membangun badan atau raga. Pesan yang kuat bahwa tidak bisa dipisah antara jiwa dan raga sebagai satu kesatuan yang utuh," kata Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi daring bertema “Mengantisipasi Rawan Kesehatan Jiwa Selama Pandemi”, Rabu (12/8/2020). (Baca juga: Update Kasus Corona: 130.718 Positif, 85.798 Sembuh, 5.903 Meninggal)
Karena itu, jelas Rerie-sapaan akrab Lestari, Covid-19 harus dilihat sebagai pandemi yang memiliki dampak multidimensi. Bukan hanya menyangkut keselamatan nyawa warga negara, tetapi juga memiliki dimensi psikososial.
Tekanan ekonomi keluarga sebagai dampak dari kebijakan pengendalian Covid-19, menurut Rerie, seringkali mengganggu kesehatan jiwa dan bisa berujung pada upaya percobaan bunuh diri. "Berdasarkan kenyataan itu, dampak krisis pada kesehatan bukan masalah individu yang harus dihadapi sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga negara harus hadir sebagai penyedia solusi atas masalah kejiwaan yang dialami warga negara," ujar Rerie. (Baca juga: Soal Uji Vaksin, Fahira Idris Minta Penanganan Covid-19 Jangan Kendur)
Menurut legislator Partai NasDem itu, kesehatan mental dan jiwa warga negara merupakan bagian dari pertahanan negara. "Semakin baik tingkat kesehatan jiwa sebuah bangsa akan memperkuat pertahanan negara itu. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesehatan jiwa sebuah bangsa akan membuat pertahanan negara itu rapuh," tandasnya.
Direktur Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan Fidiansyah mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan layanan hotline 119 ext 8 untuk mengakomodasi keluhan-keluhan terkait kesehatan jiwa yang terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Fidiansyah berharap, masyarakat bisa meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa di masa pandemi ini. "Semakin banyak yang peduli, saya berharap dukungan terhadap upaya meningkatkan kesehatan jiwa semakin luas," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Asian Federation of Psychiatric Association dan Inisiator UU Kesehatan Jiwa Nova Riyanti Yusuf mengungkapkan, masa pandemi Covid-19 ini menyebabkan negara-negara dunia, termasuk Indonesia mengalami perubahan ekstrem psikologis terbesar.
Untuk mengantisipasi kondisi itu, menurut Nova, pemerintah perlu mempersiapkan strategi layanan dan intervensi kesehatan jiwa pada saat dan pascapandemi Covid-19.
Namun, tegas Nova, sangat disayangkan masalah kesehatan jiwa belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga, menurut dia, percepatan penyelesaian peraturan-peraturan turunan UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, harus menjadi prioritas.
Diskusi yang dimoderatori Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kesehatan Okky Asokawati itu digelar Forum Diskusi Denpasar12 bekerja sama dengan DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Issue Strategis. Ikut dalam webinar Dosen Fak Psikologi Universitas Airlangga Nurul Hartini dan Dosen Fakultas Psikologi UI Latifah Hanum, serta panelis Siswantini Suryandari (Award Winning Journalist/Wartawan Bidang Kesehatan Media Indonesia).
"Pendiri bangsa kita mencita-citakan Indonesia Raya dapat dicapai lewat membangun jiwa dan membangun badan atau raga. Pesan yang kuat bahwa tidak bisa dipisah antara jiwa dan raga sebagai satu kesatuan yang utuh," kata Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi daring bertema “Mengantisipasi Rawan Kesehatan Jiwa Selama Pandemi”, Rabu (12/8/2020). (Baca juga: Update Kasus Corona: 130.718 Positif, 85.798 Sembuh, 5.903 Meninggal)
Karena itu, jelas Rerie-sapaan akrab Lestari, Covid-19 harus dilihat sebagai pandemi yang memiliki dampak multidimensi. Bukan hanya menyangkut keselamatan nyawa warga negara, tetapi juga memiliki dimensi psikososial.
Tekanan ekonomi keluarga sebagai dampak dari kebijakan pengendalian Covid-19, menurut Rerie, seringkali mengganggu kesehatan jiwa dan bisa berujung pada upaya percobaan bunuh diri. "Berdasarkan kenyataan itu, dampak krisis pada kesehatan bukan masalah individu yang harus dihadapi sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga negara harus hadir sebagai penyedia solusi atas masalah kejiwaan yang dialami warga negara," ujar Rerie. (Baca juga: Soal Uji Vaksin, Fahira Idris Minta Penanganan Covid-19 Jangan Kendur)
Menurut legislator Partai NasDem itu, kesehatan mental dan jiwa warga negara merupakan bagian dari pertahanan negara. "Semakin baik tingkat kesehatan jiwa sebuah bangsa akan memperkuat pertahanan negara itu. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesehatan jiwa sebuah bangsa akan membuat pertahanan negara itu rapuh," tandasnya.
Direktur Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan Fidiansyah mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan layanan hotline 119 ext 8 untuk mengakomodasi keluhan-keluhan terkait kesehatan jiwa yang terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Fidiansyah berharap, masyarakat bisa meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa di masa pandemi ini. "Semakin banyak yang peduli, saya berharap dukungan terhadap upaya meningkatkan kesehatan jiwa semakin luas," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Asian Federation of Psychiatric Association dan Inisiator UU Kesehatan Jiwa Nova Riyanti Yusuf mengungkapkan, masa pandemi Covid-19 ini menyebabkan negara-negara dunia, termasuk Indonesia mengalami perubahan ekstrem psikologis terbesar.
Untuk mengantisipasi kondisi itu, menurut Nova, pemerintah perlu mempersiapkan strategi layanan dan intervensi kesehatan jiwa pada saat dan pascapandemi Covid-19.
Namun, tegas Nova, sangat disayangkan masalah kesehatan jiwa belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga, menurut dia, percepatan penyelesaian peraturan-peraturan turunan UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, harus menjadi prioritas.
Diskusi yang dimoderatori Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kesehatan Okky Asokawati itu digelar Forum Diskusi Denpasar12 bekerja sama dengan DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Issue Strategis. Ikut dalam webinar Dosen Fak Psikologi Universitas Airlangga Nurul Hartini dan Dosen Fakultas Psikologi UI Latifah Hanum, serta panelis Siswantini Suryandari (Award Winning Journalist/Wartawan Bidang Kesehatan Media Indonesia).
(nbs)
Lihat Juga :
