Ketua Banggar DPR Minta Tak Jadikan Warga Miskin Aset Elektoral
Senin, 05 Februari 2024 - 21:51 WIB
loading...
A
A
A
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku sedih ketika kebijakan bansos dari negara diprivatisasi presiden dan sebagian menterinya seolah-olah budi baik mereka.
Said juga menyoroti melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun pada tahun ini. Angka itu lebih banyak dari saat pandemi Covid-19 pada 2020, anggaran perlindungan sosial hanya Rp234,33 triliun dengan realisasi Rp216,59 triliun. Padahal masa Covid-19 ekonomi nasional nyaris berhenti.
"Saat ini situasi perekonomian nasional telah pulih, bahkan sejak 2022 diakui oleh dunia Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat akibat pandemi covid19. Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya?" katanya.
Baca juga: Ganjar: Bansos Kewajiban Negara, Tidak Boleh Diklaim Pihak Tertentu
Sebagai Ketua Banggar DPR, Said mengaku sangat prihatin karena APBN yang dibahas berbulan-bulan yang ditujukan untuk menggerakkan seluruh tujuan pembangunan; memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan eskpor, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrim, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara, malah dipotong dan sebagian anggarannya direlokasi ke bansos.
Said berharap APBN 2024 dijaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuan. Pemilu lebih baik berjalan secara alamiah dan demokratis tanpa cawe cawe kekuasaan. Dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia. Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal.
Said juga menyoroti melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun pada tahun ini. Angka itu lebih banyak dari saat pandemi Covid-19 pada 2020, anggaran perlindungan sosial hanya Rp234,33 triliun dengan realisasi Rp216,59 triliun. Padahal masa Covid-19 ekonomi nasional nyaris berhenti.
"Saat ini situasi perekonomian nasional telah pulih, bahkan sejak 2022 diakui oleh dunia Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat akibat pandemi covid19. Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya?" katanya.
Baca juga: Ganjar: Bansos Kewajiban Negara, Tidak Boleh Diklaim Pihak Tertentu
Sebagai Ketua Banggar DPR, Said mengaku sangat prihatin karena APBN yang dibahas berbulan-bulan yang ditujukan untuk menggerakkan seluruh tujuan pembangunan; memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan eskpor, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrim, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara, malah dipotong dan sebagian anggarannya direlokasi ke bansos.
Said berharap APBN 2024 dijaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuan. Pemilu lebih baik berjalan secara alamiah dan demokratis tanpa cawe cawe kekuasaan. Dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia. Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal.
Lihat Juga :
