Soal Masalah Pekerja Migran, Ganjar: Negara Harus Hadir dengan Perangkatnya
Minggu, 04 Februari 2024 - 21:05 WIB
loading...
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan negara harus hadir dengan segala perangkatnya untuk menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Foto/MPI/aldhi chandra
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan negara harus hadir dengan segala perangkatnya untuk menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kembali negara harus hadir dengan segala perangkatnya. Ada Duta Besar di sana, ada BP2MI ada juga, Kementerian Tenaga Kerja ada, pemerintah daerah ada,” ungkap Ganjar menjawab salah satu pertanyaan panelis pada debat kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
Ganjar menceritakan pengalaman saat berdialog dengan pekerja migran di Hong Kong. “Kami komunikasi dengan pekerja migran kita ada di Hong Kong kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini,” ujarnya.
Baca juga: Serap Aspirasi Buruh, Ganjar Siap Review UU Ciptaker
“Pak Ganjar, apa perlindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panik button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ kalau tidak makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi,” kata Ganjar.
Lalu, Ganjar pun menjelaskan mengapa hal ini menjadi penting? “Masalah-masalah yang mereka hadapi, satu mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa, mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja, kita pastikan semuanya.”
Baca juga: Ganjar Pranowo: Tuanku adalah Rakyat, Jabatan Ini Hanyalah Mandat
Selain itu, Ganjar juga menegaskan Kementerian maupun Lembaga harus bisa mengkontrol pekerja migran. Sehingga, negara bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah warganya di manapun yang harus dilindungi.
“Dari sinilah pengalaman kami kami pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah baik di Arab Saudi di Sudan terus kemudian di Kamboja yang mereka terindikasi TPPO. Maka ketika kemudian melihat seperti ini tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi,” katanya.
”Pengalaman saya dalam masa jadi gubernur maka yang telepon adalah Menlu, yang saya telepon adalah duta besar dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Komitmen ini tidak terlalu sulit ketika data benar instrumen benar melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan,” ucapnya.
“Kembali negara harus hadir dengan segala perangkatnya. Ada Duta Besar di sana, ada BP2MI ada juga, Kementerian Tenaga Kerja ada, pemerintah daerah ada,” ungkap Ganjar menjawab salah satu pertanyaan panelis pada debat kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
Ganjar menceritakan pengalaman saat berdialog dengan pekerja migran di Hong Kong. “Kami komunikasi dengan pekerja migran kita ada di Hong Kong kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini,” ujarnya.
Baca juga: Serap Aspirasi Buruh, Ganjar Siap Review UU Ciptaker
“Pak Ganjar, apa perlindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panik button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ kalau tidak makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi,” kata Ganjar.
Lalu, Ganjar pun menjelaskan mengapa hal ini menjadi penting? “Masalah-masalah yang mereka hadapi, satu mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa, mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja, kita pastikan semuanya.”
Baca juga: Ganjar Pranowo: Tuanku adalah Rakyat, Jabatan Ini Hanyalah Mandat
Selain itu, Ganjar juga menegaskan Kementerian maupun Lembaga harus bisa mengkontrol pekerja migran. Sehingga, negara bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah warganya di manapun yang harus dilindungi.
“Dari sinilah pengalaman kami kami pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah baik di Arab Saudi di Sudan terus kemudian di Kamboja yang mereka terindikasi TPPO. Maka ketika kemudian melihat seperti ini tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi,” katanya.
”Pengalaman saya dalam masa jadi gubernur maka yang telepon adalah Menlu, yang saya telepon adalah duta besar dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Komitmen ini tidak terlalu sulit ketika data benar instrumen benar melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
