Deretan Akademisi Kampus Turun Gunung Kritik Jokowi, Nomor 1 Tempat Kuliah Bapaknya Gibran

Pernyataan ini secara langsung dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII, Kamis (1/2/2024). Pernyataan sikap ini menyusul adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Dalam hal ini, mereka menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman diberhentikan," ucap Prof. Fathul Wahid dalam surat pernyataan sikap yang dibacakan.

Gejala ini kemudian diperjelas saat Presiden Jokowi menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak. Presiden Jokowi juga dianggap telah menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politiknya mendukung salah satu paslon capres-cawapres lewat pembagian bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT).

Kemudian, melalui pernyataan sikap ini Rektor UII juga menyayangkan adanya pelanggaran hukum sekaligus konsitusi dalam mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. "Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kewarganegaraan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi di Indonesia," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini gelombang protes para akademisi kepada Jokowi bakal terus bermunculan. “Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat agar rakyat juara. Ini demo demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa semua pihak bebas memberikan kritik dan berpendapat. Hal tersebut, katanya, merupakan hak setiap pihak dalam berdemokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi petisi yang dilayangkan oleh guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII). "Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan," kata Jokowi seusai menghadiri acara Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Lalu, kampus mana saja yang akademisinya sudah turun gunung menyuarakan kritik ke Jokowi? Beberapa di antaranya merupakan organisasi kemasyarakatan.

1. UGM pada 31 Januari 2024
2. UII pada 1 Februari 2024
3. Universitas Khairun Ternate pada 1 Februari 2024
4. Unand pada 2 Februari 2024
5. UIN Sunan Kalijaga pada 2 Februari 2024
6. UNHAS pada 2 Februari 2024
7. Universitas Lambung Mangkurat pada 2 Februari 2024
8. Universitas Atma Jaya pada 2 Februari 2024
9. Universitas Indonesia (UI) pada 2 Februari 2024
10. UMY pada 3 Februari 2024
11. UAD pada 5 Februari 2024
12. Universitas Sanata Dharma pada 12 Februari 2024
13. APMD pada 6 Februari 2024
14. UNPAD pada 3 Februari 2024
15. Universitas Muhammadiyah Babel pada 2 Februari 2024
16. UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, pada 5 Februari 2024
17. Universitas Pendidikan Indonesia pada 5 Februari 2024
18. UNAIR pada 5 Februari 2024
19. LP3ES pada 3 Februari 2024
20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia
21. UMS pada 5 Februari 2024
22. ⁠Universitas Janabadra Yogya, kampus pingit pada 5 Februari 2024
23. Universitas Brawijaya pada 5 Februari 2024
24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia
25. STF Driyarkara pada 5 Februari 2024
26. Universitas Islam Malang (Unisma)
27. ⁠IPB University: Forum Keluarga Besar IPB memanggil untuk Demokrasi Bermartabat pada Sabtu, 3 Februari 2024.
28. Universitas Trunojoyo Madura pada 7 Februari 2024
29. Universitas Sriwijaya Palembang pada 4 Februari 2024.