KPK Ungkap Ciri-ciri Pejabat yang Berpotensi Korup
Senin, 11 Juni 2018 - 13:11 WIB
KPK Ungkap Ciri-ciri Pejabat yang Berpotensi Korup
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat di 171 daerah di Indonesia akan memilih pemimpin dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan kembali masyarakat agar memilih pemimpin yang bersih dari korupsi.
Sebelum menjatuhkan pilihannya, masyarakat diminta cerdas memahami dengan detail latar belakang calon pemimpin hingga dipastikan bebas dari korupsi. Sebab, satu suara diberikan saat pilkada menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.
"Memilih pemimpin itu harus dengan pikiran hati dan perbandingan yang detail satu calon dengan calon yg lain. Jangan lihat di permukaan," kata Saut, Senin (11/6/2018).
KPK sudah memproses sejumlah calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Beberapa hari lalu, KPK juga menangkap calon kepala daerah petahana di Tulungagung karena diduga menerima suap dari pengusaha.
Menurut Saut, kebanyakan calon kepala daerah yang lahir dari sekadar janji-janji, atau melakukan cara yang tidak halal, yakni membagi-bagikan uang kepada masyarakat, berpotensi menjadi pemimpin yang korup.
"Beban berat itu bisa datang dari janji-janji yang tidak realistis, politik uang, tidak konsisten kata dan perbuatan," tandasnya.
Saut berharap masyarakat dapat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pilkada yang bersih. Salah satunya, melaporkan apabila ada politik uang ataupun ada calon kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi.
"Laporkan kalau ada yang main money politics ke pihak yang kompeten," tandasnya.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan kembali masyarakat agar memilih pemimpin yang bersih dari korupsi.
Sebelum menjatuhkan pilihannya, masyarakat diminta cerdas memahami dengan detail latar belakang calon pemimpin hingga dipastikan bebas dari korupsi. Sebab, satu suara diberikan saat pilkada menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.
"Memilih pemimpin itu harus dengan pikiran hati dan perbandingan yang detail satu calon dengan calon yg lain. Jangan lihat di permukaan," kata Saut, Senin (11/6/2018).
KPK sudah memproses sejumlah calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Beberapa hari lalu, KPK juga menangkap calon kepala daerah petahana di Tulungagung karena diduga menerima suap dari pengusaha.
Menurut Saut, kebanyakan calon kepala daerah yang lahir dari sekadar janji-janji, atau melakukan cara yang tidak halal, yakni membagi-bagikan uang kepada masyarakat, berpotensi menjadi pemimpin yang korup.
"Beban berat itu bisa datang dari janji-janji yang tidak realistis, politik uang, tidak konsisten kata dan perbuatan," tandasnya.
Saut berharap masyarakat dapat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pilkada yang bersih. Salah satunya, melaporkan apabila ada politik uang ataupun ada calon kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi.
"Laporkan kalau ada yang main money politics ke pihak yang kompeten," tandasnya.
(dam)
