KKP Pastikan Armada dan Personil Pengawasan Siap Kawal Program Ekonomi Biru
Jum'at, 02 Februari 2024 - 10:19 WIB
loading...
A
A
A
“Kapal pengawas kelautan dan perikanan juga telah bertambah menjadi total 34 unit, di mana dua unit kapal merupakan hibah dari Pemerintah Jepang dan dua unit kapal baru saja selesai dibangun pada akhir tahun 2023," tutur Adin.
Kesiapan KKP Dalam Berantas IUUF di Indonesia di 2024
Adin menuturkan bahwa dalam kurun dua tahun terakhir, Ditjen PSDKP terus melaksanakan berbagai upaya pemberantasan IUU Fishing melalui pelaksanaan program kerja dan kebijakan sesuai arah kebijakan Ekonomi Biru.
Data KKP menunjukkan terjadi peningkatan kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang signifikan dari 97,4 persen di 2021 menjadi 99,4 persen pada 2023.
Adin menegaskan bahwa kepatuhan (compliance) menjadi indikator kinerja utama jajaran Ditjen PSDKP, sehingga pihaknya terus mendorong para pelaku usaha agar melakukan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Perihal strategi di 2024 ke depan, kami telah memproyeksikan penambahan armada kapal pengawas kelautan dan perikanan sebanyak 10 unit melalui mekanisme Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi yang dikembangkan dengan infrastruktur Ocean Big Data, menggunakan sistem teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air, drone udara, dan nano satelit untuk menunjang pemantauan di 11 WPPNRI," ujar Adin.
Kesiapan KKP Dalam Berantas IUUF di Indonesia di 2024
Adin menuturkan bahwa dalam kurun dua tahun terakhir, Ditjen PSDKP terus melaksanakan berbagai upaya pemberantasan IUU Fishing melalui pelaksanaan program kerja dan kebijakan sesuai arah kebijakan Ekonomi Biru.
Data KKP menunjukkan terjadi peningkatan kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang signifikan dari 97,4 persen di 2021 menjadi 99,4 persen pada 2023.
Adin menegaskan bahwa kepatuhan (compliance) menjadi indikator kinerja utama jajaran Ditjen PSDKP, sehingga pihaknya terus mendorong para pelaku usaha agar melakukan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Perihal strategi di 2024 ke depan, kami telah memproyeksikan penambahan armada kapal pengawas kelautan dan perikanan sebanyak 10 unit melalui mekanisme Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi yang dikembangkan dengan infrastruktur Ocean Big Data, menggunakan sistem teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air, drone udara, dan nano satelit untuk menunjang pemantauan di 11 WPPNRI," ujar Adin.
Lihat Juga :
