Ganjar Soroti Indeks Persepsi Korupsi Stagnan: Good Governance dan Penegakan Hukum Harus Diperkuat
Rabu, 31 Januari 2024 - 14:13 WIB
loading...
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023. Foto/TPN
A
A
A
JAKARTA - Capres Nomor Urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menemui Milenial dan Gen Z Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/24) siang. Kepada Ganjar, anak-anak muda ini mencecar pertanyaan bagaimana upaya pemberantasan korupsi serta komitmen Ganjar-Mahfud, baik untuk aktor maupun pencegahan perilaku koruptif.
Momen itu berlangsung di Pontianak Convention Center (PCC), Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam acara "Sehari Bersama Ganjar (Sejajar)".
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terjun Bebas, Demokrasi Mundur
Mengenakan kemeja putih Sat Set dibalut rompi hitam, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta transparansi pelayanan publik dengan digitalisasi pada berbagai sektor juga perlu ditingkatkan.
Ganjar menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun lalu.
IPK di angka 34 membuat peringkat atau rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sementara di tahun 2022, peringkat Indonesia berada pada angka 110 dari 180 negara.
"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good goverment mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih," ujar Ganjar kepada wartawan.
Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat hukum bagi para koruptor sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak boleh ada istilah sandera politik.
Termasuk di dalamnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor, hingga memenjarakan di Nusa Kambangan sehingga indeks korupsi di Indonesia meningkat.
"Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini memang menteri nggak tau? Kan semua menteri tahu," kata Ganjar.
Baca juga: Ganjar Bicara soal Kesetaraan Akses Kesehatan dan Pendidikan: Semua Punya Hak yang Sama
"Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan posisinya hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun," pungkas Ganjar.
Momen itu berlangsung di Pontianak Convention Center (PCC), Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam acara "Sehari Bersama Ganjar (Sejajar)".
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terjun Bebas, Demokrasi Mundur
Mengenakan kemeja putih Sat Set dibalut rompi hitam, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta transparansi pelayanan publik dengan digitalisasi pada berbagai sektor juga perlu ditingkatkan.
Ganjar menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun lalu.
IPK di angka 34 membuat peringkat atau rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sementara di tahun 2022, peringkat Indonesia berada pada angka 110 dari 180 negara.
"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good goverment mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih," ujar Ganjar kepada wartawan.
Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat hukum bagi para koruptor sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak boleh ada istilah sandera politik.
Termasuk di dalamnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor, hingga memenjarakan di Nusa Kambangan sehingga indeks korupsi di Indonesia meningkat.
"Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini memang menteri nggak tau? Kan semua menteri tahu," kata Ganjar.
Baca juga: Ganjar Bicara soal Kesetaraan Akses Kesehatan dan Pendidikan: Semua Punya Hak yang Sama
"Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan posisinya hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun," pungkas Ganjar.
(kri)
Lihat Juga :
