PKB Minta Pengawasan Dana Desa Diperketat

JAKARTA - Ketua Fraksi PKB MPR Jazilul Fawaid meminta pengawasan terhadap penyaluran dana desa diperketat. Sebab, dirinya tidak ingin mendengar ada kepala desa atau perangkatnya yang berurusan dengan pidana.

"Paling penting lagi agar pengawasan diperketat. Sehingga, penggunaan Dana Desa tepat sasaran. Bila tepat sasaran, dijamin masyarakat desa penerima akan mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya," kata Jazilul, Jumat (1/5/2018).

Anggota Legislatif dari Dapil Gresik-Lamongan itu menyampaikan, yang terpenting dari dana desa adalah pemanfaatannya untuk pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Karena itu, pemerintah desa harus merealisasikan dalam program padat karya.

"Dana Desa ini adalah bagian program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan desa dan juga pengentasan kemiskinan," katanya saat menjadi pembicara Diseminasi Dana Desa di Pendopo Lokatantra, kemarin.

Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lisbon Sirait mengatakan, ada sejumlah perubahan kebijakan Dana Desa pada 2018. Terdapat empat perubahan kebijakan Dana Desa.

Yakni memperbaiki alokasi Dana Desa dengan memberikan afirmasi kepada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan meningkatkan pemanfaatan Dana Desa agar lebih fokus pada 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa.

"Kemudian memperbaiki metode pemanfaatan Dana Desa dengan menggunakan skema padat karya tunai, serta meningkatkan distribusi dengan mengubah penyaluran dari dua tahap menjadi tiga tahap," ucapnya.

Sebelumnya, perhitungan Dana Desa 90 persen dibagi rata dan sisanya 10 persen menggunakan formula berdasarkan jumlah penduduk, dan luas wilayah. Sementara mulai tahun ini, 77 persen Dana Desa dibagi rata, 20 persen dihitung menggunakan formula dan sisnya 3 persen khusus untuk daerah tertinggal.

"Dana Desa yang dikucurkan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 telah berkontribusi membangun 109,3 ribu km jalan desa, 852.2 km jembatan, 303.473 unit sambungan air bersih dan lain sebagainya," klaim Lisbon Sirait.

Selain itu, lanjutnya, Dana Desa yang digabung dengan Alokasi Dana Desa, Program Keluarga Harapan dan Program Beras Sejahtera telah menurunkan rasio gini pedesaan dari 0,34 di tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017.

Juga, kata Lisbon Sirait, sukses menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,37 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 16,31 juta jiwa di tahun 2017. Bahkan, prosentase penduduk miskin turun dari 14,2 persen di tahun 2014 menjadi 13,5 persen di tahun 2017.