Cipayung Plus dan Permabudhi Siap Kawal Pemilu 2024 Berlangsung Damai
loading...
Kelompok mahasiswa dari Cipayung Plus menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Sabtu (27/1/2024). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kelompok mahasiswa dari Cipayung Plus menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) , Sabtu (27/1/2024). Dalam kesempatan itu, mereka sepakat untuk menyatakan sikap terkait Pemilu 2024 .
Menurut Cipayung Plus dan Permabudhi, Pemilu 2024 harus menjadi ruang pertarungan politik gagasan. "Yakni dengan cara menguatkan komitmen kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ujar Ketua Umum Permabudhi Prof Philip K Widjaja kepada wartawan.
Pemilu, kata dia, diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan estafet kepemimpinan nasional. Hal ini demi kepentingan bangsa.
"Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia," katanya.
Permabudhi dan Cipayung Plus juga sepakat untuk menolak segala bentuk money politics atau politik uang di Pemilu 2024, serta mengecam maupun menolak kampanye hitam atau black campaign.
"Juga menolak isu-isu SARA, hoaks, dan politik identitas yang bisa mereduksi kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara," tandas Philip.
Pihaknya juga mendorong netralitas TNI-Polri dan aparatur negara lainnya pada pesta demokrasi lima tahunan. Ini demi menjaga stabilitas politik ketika Pemilu 2024.
Permabudhi dan Cipayung Plus turut mendorong komitmen para calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik, untuk memposisikan kaum muda bukan hanya sebagai obyek tetapi subyek politik.
"Dengan cara membuka ruang seluas-luasnya di dalam ruang kekuasaan jika memenangkan pertarungan Pemilu 2024," ucapnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh umat Buddha Indonesia untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya di Pemilu 2024.
"Kami juga mengajak seluruh umat Buddha Indonesia untuk selalu menjaga perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, dengan selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila Buddhis sebagai dasar moral dan etika umat Buddha," jelas Philip.
Dari Cipayung Plus, pernyataan sikap ini turut dinyatakan atau diketahui oleh Ketua Umum DPP IMM Abd Musawir Yahya, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, dan Ketua Umum PB PMII M Abdullah Syukri.
Lalu, Ketua Umum EN LMND Muhammad Asrul, Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai, Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada, Ketua Umum PP Hikmahbudhi Wiryawan, serta Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan.
Menurut Cipayung Plus dan Permabudhi, Pemilu 2024 harus menjadi ruang pertarungan politik gagasan. "Yakni dengan cara menguatkan komitmen kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ujar Ketua Umum Permabudhi Prof Philip K Widjaja kepada wartawan.
Pemilu, kata dia, diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan estafet kepemimpinan nasional. Hal ini demi kepentingan bangsa.
"Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia," katanya.
Permabudhi dan Cipayung Plus juga sepakat untuk menolak segala bentuk money politics atau politik uang di Pemilu 2024, serta mengecam maupun menolak kampanye hitam atau black campaign.
"Juga menolak isu-isu SARA, hoaks, dan politik identitas yang bisa mereduksi kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara," tandas Philip.
Pihaknya juga mendorong netralitas TNI-Polri dan aparatur negara lainnya pada pesta demokrasi lima tahunan. Ini demi menjaga stabilitas politik ketika Pemilu 2024.
Permabudhi dan Cipayung Plus turut mendorong komitmen para calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik, untuk memposisikan kaum muda bukan hanya sebagai obyek tetapi subyek politik.
"Dengan cara membuka ruang seluas-luasnya di dalam ruang kekuasaan jika memenangkan pertarungan Pemilu 2024," ucapnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh umat Buddha Indonesia untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya di Pemilu 2024.
"Kami juga mengajak seluruh umat Buddha Indonesia untuk selalu menjaga perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, dengan selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila Buddhis sebagai dasar moral dan etika umat Buddha," jelas Philip.
Dari Cipayung Plus, pernyataan sikap ini turut dinyatakan atau diketahui oleh Ketua Umum DPP IMM Abd Musawir Yahya, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, dan Ketua Umum PB PMII M Abdullah Syukri.
Lalu, Ketua Umum EN LMND Muhammad Asrul, Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai, Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada, Ketua Umum PP Hikmahbudhi Wiryawan, serta Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan.
(kri)
Explore More