Pemilih Bimbang Tinggi Capai 70%, Direktur IPE: Warga Takut Disurvei, Khawatir Bansos Dihentikan
loading...
Warga Pulau Panggang menerima beras bantuan sosial yang disalurkan oleh pekerja Pos dan Giro di Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, Senin (2/8/2021). Foto/Sutikno
A
A
A
JAKARTA - Direktur Riset dan Survei Indonesia Political Expert (IPE) Agustanto Suprayoghi mengungkapkan jumlah pemilih bimbang atau undecided voters masih tinggi berkisar 24% hingga 70% menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Bahkan, Agus mengungkapkan elektabilitas pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) jelang pilpres tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Agus menyebut beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka undecided voters jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, karena ada intervensi aparatur terhadap metode pengambilan sampel di lapangan. Kemudian, ada ketakutan dari responden bila mengisi lembar jawaban sesuai keinginan mereka, maka bantuan sosial ( bansos ) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) akan berkurang atau dicabut.
“Ada ketakutan dari responden, mereka takut memberi jawaban sesuai yang diinginkan sehingga tidak memberi jawaban, bahkan beberapa sampel desa diganti. Ini menandakan di antara aparatur di level desa masih ada yang pikiran waras dan tidak sepakat dengan apa yang diinstruksikan atasan,” ujar Agus merespons hasil survei lembaga Indopol Survei, Jumat (26/1/2024).
Diketahui, Indopol Survei tidak merilis hasil survei mengenai elektabilitas capres-cawapres yang dilakukan pada 8-15 Januari 2024 terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia pada Kamis 25 Januari 2024. Adapun alasan tidak merilis elektabilitas paslon antara lain, banyak responden menolak mengisi survei karena mengaku ada tekanan atau intimidasi.
Akibat dari sikap para responden itu menyebabkan anomali hasil survei yang tercermin dari angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter) menjadi sangat tinggi berkisar 24% hingga 70%.
Agus menyebut beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka undecided voters jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, karena ada intervensi aparatur terhadap metode pengambilan sampel di lapangan. Kemudian, ada ketakutan dari responden bila mengisi lembar jawaban sesuai keinginan mereka, maka bantuan sosial ( bansos ) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) akan berkurang atau dicabut.
“Ada ketakutan dari responden, mereka takut memberi jawaban sesuai yang diinginkan sehingga tidak memberi jawaban, bahkan beberapa sampel desa diganti. Ini menandakan di antara aparatur di level desa masih ada yang pikiran waras dan tidak sepakat dengan apa yang diinstruksikan atasan,” ujar Agus merespons hasil survei lembaga Indopol Survei, Jumat (26/1/2024).
Diketahui, Indopol Survei tidak merilis hasil survei mengenai elektabilitas capres-cawapres yang dilakukan pada 8-15 Januari 2024 terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia pada Kamis 25 Januari 2024. Adapun alasan tidak merilis elektabilitas paslon antara lain, banyak responden menolak mengisi survei karena mengaku ada tekanan atau intimidasi.
Akibat dari sikap para responden itu menyebabkan anomali hasil survei yang tercermin dari angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter) menjadi sangat tinggi berkisar 24% hingga 70%.
(rca)
Explore More