Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Raja Juli Singgung Pengunaan Fasilitas Publik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Pandangan ini dikatakan Jokowi menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Hal ini pun mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni. Diakuinya pandangan Presiden Jokowi tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap individu.

"Presiden dan Menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka," ucap Raja Juli.



Namun kata Raja Juli, keberpihakan presiden pada capres maupun partai tersebut harus perhatikan rambu penggunaan fasilitas publik.

"Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," ucapnya.

Raja lalu mencontohkan Megawati yang di tahun 2004 maju sebagai calon presiden. Mega disebutnya berkeliling Indonesia mengkampanyekan dirinya dan PDIP.

Tak hanya Megawati, ia juga menyebutkan Barack Obama yang mendukung Hillary Clinton sebagai capres dari Partai Demokrat. Ia juga kembali menegaskan, hal ini bukanlah hal yang perlu dipersoalkan.

"Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan," tutupnya.