TPN Sebut Ganjar-Mahfud Akan Berupaya Selesaikan Konflik Agraria Lewat Redistribusi dan Restitusi
loading...
Direktur Pemberdayaan Perempuan TPN Ganjar-Mahfud, Sandrayati Moniaga mengatakan Ganjar-Mahfud akan berupaya menyelesaikan konflik agraria, lewat upaya redistribusi dan restitusi. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pemberdayaan Perempuan TPN Ganjar-Mahfud , Sandrayati Moniaga mengatakan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan berupaya menyelesaikan konflik agraria, lewat upaya redistribusi dan restitusi.
Hal itu disampaikan Sandrayati dalam diskusi bertema 'Kalkulasi Kebijakan Redistribusi Tanah dan Administrasi Keadilan Sosial Lewat Pemenuhan Hak Ulayat dan Masyarakat Adat' di Media Center TPN Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).
"Bagaimana dengan isu reforma agraria? Reforma agraria dijelaskan oleh Pak Mahfud memang ada legalisasi kemudian ada redistribusi, reforma agraria juga mencakup restitusi atau pemulihan hak dan khusus agenda Ganjar-Mahfud ada penyelesaian konflik," ujarnya.
"Kenapa perlu itu? Karena negara kita itu memang mendapat warisan baik zaman Kolonial dan pemerintahan Orde Baru konflik agraria yang luar biasa," sambung Sandra.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu menduga ada sekitar 6 ribu kasus setiap tahun perihal konflik agraria. Hal itu menambahkan data yang diungkap Mahfud MD saat debat cawapres bahwa ada sekitar 2.500 kasus konflik agraria.
"Jadi kalau diikuti Pak Mahfud bilang sekitar 2.500 kasus itu yang dilaporkan ke Polhukam, di Komnas HAM setiap tahun kami menangani hampir 3.000 kasus bisa sebagian sama maupun lain," paparnya.
"Ada yang ke BPN, ada yang ke LHK, ESDM, dan KSP jadi bayangkan saya menduga sekitar 6.000 kasus setiap tahun yang mungkin lebih dari separuhnya kasus yang tidak selesai puluhan tahun. Ada kasus sejak saya di WALHI sampai sekarang belum selesai, Toba Pulp Lestari misalnya di Sumatera Utara dan lain-lain," imbuh Sandrayati.
Lebih lanjut, Sandra menegaskan apa yang disampaikan Mahfud MD tentang isu reforma agraria melanjutkan agenda dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tentang reforma agraria sebenarnya melanjutkan agenda Presiden Jokowi. Sudah berapa ribu sertifikat tapi reforma agraria sebagai mana tertuang dalam dokumen Perpres maupun TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 bukan hanya legalisasi, dia harus masuk ke redistribusi, restitusi hak, dan penyelesaian konflik," tutupnya.
Hal itu disampaikan Sandrayati dalam diskusi bertema 'Kalkulasi Kebijakan Redistribusi Tanah dan Administrasi Keadilan Sosial Lewat Pemenuhan Hak Ulayat dan Masyarakat Adat' di Media Center TPN Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).
"Bagaimana dengan isu reforma agraria? Reforma agraria dijelaskan oleh Pak Mahfud memang ada legalisasi kemudian ada redistribusi, reforma agraria juga mencakup restitusi atau pemulihan hak dan khusus agenda Ganjar-Mahfud ada penyelesaian konflik," ujarnya.
"Kenapa perlu itu? Karena negara kita itu memang mendapat warisan baik zaman Kolonial dan pemerintahan Orde Baru konflik agraria yang luar biasa," sambung Sandra.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu menduga ada sekitar 6 ribu kasus setiap tahun perihal konflik agraria. Hal itu menambahkan data yang diungkap Mahfud MD saat debat cawapres bahwa ada sekitar 2.500 kasus konflik agraria.
"Jadi kalau diikuti Pak Mahfud bilang sekitar 2.500 kasus itu yang dilaporkan ke Polhukam, di Komnas HAM setiap tahun kami menangani hampir 3.000 kasus bisa sebagian sama maupun lain," paparnya.
"Ada yang ke BPN, ada yang ke LHK, ESDM, dan KSP jadi bayangkan saya menduga sekitar 6.000 kasus setiap tahun yang mungkin lebih dari separuhnya kasus yang tidak selesai puluhan tahun. Ada kasus sejak saya di WALHI sampai sekarang belum selesai, Toba Pulp Lestari misalnya di Sumatera Utara dan lain-lain," imbuh Sandrayati.
Lebih lanjut, Sandra menegaskan apa yang disampaikan Mahfud MD tentang isu reforma agraria melanjutkan agenda dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tentang reforma agraria sebenarnya melanjutkan agenda Presiden Jokowi. Sudah berapa ribu sertifikat tapi reforma agraria sebagai mana tertuang dalam dokumen Perpres maupun TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 bukan hanya legalisasi, dia harus masuk ke redistribusi, restitusi hak, dan penyelesaian konflik," tutupnya.
Lihat Juga :
(kri)
