93 Pegawai Diduga Terlibat Pungli, Ganjar Minta KPK Berantas Korupsi di Internal
Rabu, 17 Januari 2024 - 18:03 WIB
loading...
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta KPK untuk memberantas korupsi di internal. Foto/TPN Ganjar-Mahfud
A
A
A
JAWA TENGAH - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di internal lembaga tersebut.
Hal itu disampaikan Ganjar terkait adanya dugaan keterlibatan 93 pegawai komisi antirasuah yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK.
Ganjar menyebutkan, skandal itu menunjukkan terjadinya pengeroposan nilai-nilai integritas yang sangat serius di tubuh KPK, meskipun KPK menyatakan proses penegakan etik dan dugaan tindak pidana masih berjalan secara independen.
Baca juga: Hari Ini, Dewas Gelar Sidang Etik 15 Pegawai KPK Terkait Kasus Pungli di Rutan
"Ini menyangkut integritas. Kalau KPK mau berburu untuk memberantas korupsi, ini salah satu ladangnya, pungli," kata Ganjar, di sela pertemuan dengan sopir truk di Terminal Bus Kota Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).
Menurut Ganjar, pencegahan korupsi harus terus-menerus dilakukan melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, KPK tidak dapat menjalankan fungsinya dan akan selalu muncul kejadian serupa di kemudian hari. "Kalau ini tidak dilakukan, itu seperti namanya kapok lombok, makan cabe kepedesan. Ngomong tobat-tobat, tapi besok dicoba lagi, kumat lagi," ujarnya.
Baca juga: Pegawai KPK Terlibat Pungli: dari Kepala Rutan, Komandan Regu, hingga Staf Biasa
Capres yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu menyampaikan skandal pungli yang melibatkan 93 pegawai, KPK harus direformasi agar kredibilitas KPK dapat ditegakkan kembali. Selain itu, transparansi juga harus terus dilakukan KPK, dan pengawasan dari masyarakat juga harus berjalan sebagai alat kontrol.
"Kalau tidak, KPK tidak bisa juga menjalankan fungsinya. Kejadian pungli di internal KPK itu, ya karena lemahnya pengawasan, ternyata nilai yang ada di dalam pun tidak seperti yang didengungkan. Ini yang mesti direformasi. Maka buat KPK kembalikan lagi kredibilitasnya, tapi semua harus ikut dalam pencegahan korupsi," tutur Ganjar.
Ganjar menambahkan, siap menghadiri PAKU Integritas yang diselenggarakan KPK di Gedung Merah Putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini mengaku sudah mengantongi dua konsep pemberantasan korupsi. Salah satunya telah dilakukan sejak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013.
Setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah, pada 2014, Ganjar mengajak para kepala sekolah di 35 kabupaten/kota untuk menandatangani kesepakatan penerapan pendidikan antikorupsi.
Menurut Ganjar, penekanan akhlak yang baik untuk mencegah tindakan korupsi harus dilakukan dari tingkat sekolah, agar sistem pencegahan bisa dibangun dari nilai-nilai baik yang tertanam pada siswa yang merupakan generasi penerus bangsa.
"Di Jawa Tengah, saya mulai dari sekolah dengan pendidikan antikorupsi. Kenapa mulai dari sekolah? Karena ini membangun sistem pencegahan, supaya nilai baik yang diperoleh siswa itu tertanam," ujar Ganjar.
Selain itu, pencegahan korupsi juga harus dilakukan setiap pengelola uang negara atas kesadaran sendiri, tanpa perlu menunggu inisiatif dari KPK. "Kita-kita ini yang mengelola duit negara dari daerah sampai pusat yang harus bisa melakukan pencegahan terus menerus. Kita yang harus inisiatif, tidak perlu dari KPK," kata Ganjar
Hal itu disampaikan Ganjar terkait adanya dugaan keterlibatan 93 pegawai komisi antirasuah yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK.
Ganjar menyebutkan, skandal itu menunjukkan terjadinya pengeroposan nilai-nilai integritas yang sangat serius di tubuh KPK, meskipun KPK menyatakan proses penegakan etik dan dugaan tindak pidana masih berjalan secara independen.
Baca juga: Hari Ini, Dewas Gelar Sidang Etik 15 Pegawai KPK Terkait Kasus Pungli di Rutan
"Ini menyangkut integritas. Kalau KPK mau berburu untuk memberantas korupsi, ini salah satu ladangnya, pungli," kata Ganjar, di sela pertemuan dengan sopir truk di Terminal Bus Kota Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).
Menurut Ganjar, pencegahan korupsi harus terus-menerus dilakukan melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, KPK tidak dapat menjalankan fungsinya dan akan selalu muncul kejadian serupa di kemudian hari. "Kalau ini tidak dilakukan, itu seperti namanya kapok lombok, makan cabe kepedesan. Ngomong tobat-tobat, tapi besok dicoba lagi, kumat lagi," ujarnya.
Baca juga: Pegawai KPK Terlibat Pungli: dari Kepala Rutan, Komandan Regu, hingga Staf Biasa
Capres yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu menyampaikan skandal pungli yang melibatkan 93 pegawai, KPK harus direformasi agar kredibilitas KPK dapat ditegakkan kembali. Selain itu, transparansi juga harus terus dilakukan KPK, dan pengawasan dari masyarakat juga harus berjalan sebagai alat kontrol.
"Kalau tidak, KPK tidak bisa juga menjalankan fungsinya. Kejadian pungli di internal KPK itu, ya karena lemahnya pengawasan, ternyata nilai yang ada di dalam pun tidak seperti yang didengungkan. Ini yang mesti direformasi. Maka buat KPK kembalikan lagi kredibilitasnya, tapi semua harus ikut dalam pencegahan korupsi," tutur Ganjar.
Ganjar menambahkan, siap menghadiri PAKU Integritas yang diselenggarakan KPK di Gedung Merah Putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini mengaku sudah mengantongi dua konsep pemberantasan korupsi. Salah satunya telah dilakukan sejak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013.
Setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah, pada 2014, Ganjar mengajak para kepala sekolah di 35 kabupaten/kota untuk menandatangani kesepakatan penerapan pendidikan antikorupsi.
Menurut Ganjar, penekanan akhlak yang baik untuk mencegah tindakan korupsi harus dilakukan dari tingkat sekolah, agar sistem pencegahan bisa dibangun dari nilai-nilai baik yang tertanam pada siswa yang merupakan generasi penerus bangsa.
"Di Jawa Tengah, saya mulai dari sekolah dengan pendidikan antikorupsi. Kenapa mulai dari sekolah? Karena ini membangun sistem pencegahan, supaya nilai baik yang diperoleh siswa itu tertanam," ujar Ganjar.
Selain itu, pencegahan korupsi juga harus dilakukan setiap pengelola uang negara atas kesadaran sendiri, tanpa perlu menunggu inisiatif dari KPK. "Kita-kita ini yang mengelola duit negara dari daerah sampai pusat yang harus bisa melakukan pencegahan terus menerus. Kita yang harus inisiatif, tidak perlu dari KPK," kata Ganjar
(cip)
Lihat Juga :
