Walhi Minta Prabowo Tanggung Jawab atas Kerusakan Lingkungan Akibat Food Estate

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi ) meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat food estate yang gagal di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara (Sumut). Termasuk konflik horizontal yang terjadi di masyarakat adat.

"Di Sumut masyarakat harus terbelah menjadi dua antara masyarakat yang menerima dan menolak. Di Kalimantan Tengah, masyarakat juga tereksklusi karena mereka tidak dilibatkan sepenuhnya dan tidak menerima manfaat dari proyek Food Estate yang dibangun," kata Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan WALHI Uli Arta Siagian, Selasa (16/1/2024).

Dalam debat ketiga Pilpres 2024, kata Arta, calon presiden (capres) Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 340.000 hektare. Angka tersebut lalu diklarifikasi Prabowo bahwa lahannya hampir menyentuh angka 500.000 hektare.



"Kurang lebih ada 17 perusahaan yang tergabung dalam satu grup besar bernama Nusantara Energi Resource dan perusahaan ini bergerak dalam usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan monokultur sawit," ucapnya.

Menurut Arta, isu kepemilikan lahan oleh salah satu paslon ini bukan baru-baru ini disampaikan. Pada Pemilu 2019 juga sudah disebutkan.

"Pertanyaannya tidak ada tindakan mendasar dari Presiden terpilih untuk memeriksa kepemilikan lahan itu. Siapa pun presiden terpilih berikutnya untuk memeriksa kepemilikan lahan ini," ujarnya.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Gecko Project dan salah satu media nasional pada 2023, proyek Food Estate yang ada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah dioperasionalkan oleh PT Agrinas, di mana 99% sahamnya dimiliki Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan binaan Kementerian Pertahanan (Kemhan).



"Jadi, proyek Food Estate itu juga dinikmati oleh orang-orang yang berada di lingkup pertahanan, ini hasil investigasi," katanya.