Majukan Pariwisata, Pemerintah Diminta Perhatikan Hal Ini

JAKARTA - Minimnya petugas Imigrasi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dinilai salah satu kendala sektor pariwisata di Manado. Pasalnya, minimnya petugas Imigrasi itu membuat kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah itu dibatasi.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin mengatakan, Indonesia peringkat keempat di sektor pariwisata, setelah Thailand, Malaysia dan Singapura.

Dia menambahkan, pariwisata di Indonesia itu pun hanya terkonsentrasi ke Bali. Maka itu, dia curiga bahwa pemerintah tidak memiliki visi pariwisata yang kuat.

"Buktinya tadi turis banyak, semua kewalahan. Imigrasi kewalahan, infrastruktur kewalahan," ujar Januar dalam diskusi Bertajuk Menggali Potensi Kelautan Indonesia saat acara Press Gathering wartawan Parlemen di Hotel Grand Luley, Bunaken, Sulut, Sabtu (14/4/2018).

Hal senada dikatakan oleh Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat Ayub Khan. "Terkait masalah imigrasi ini menghambat. Banyak wisatawan yang sebenarnya mau masuk, tapi pelayanan imigrasi kan tidak maksimal," ujar Ayub dalam kesempatan sama.

Menurut dia, persoalan tersebut akan menjadi perhatian fraksinya di DPR. "Nanti fraksi kami terkait dengan imigrasi akan menyikapi di DPR," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara, Ricky S Toemandoek mengakui bahwa minimnya petugas Imigrasi menjadi salah satu kendala sektor pariwisata di wilayahnya.

"Menyangkut kendala pariwisata yang selama ini, kita berterima kasih ke bapak anggota dewan. Kendala ini menyangkut imigrasi. Yang datang wisatawan 200 sampai 300 per hari. Tapi dari imigrasi yang ada cuma enam orang," ucapnya dalam kesempatan sama.

Dia mengklaim bahwa Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey sudah menyampaikan persoalan itu ke Imigrasi. "Pak gubernur sudah menyampaikan kalau bisa imigrasi menambahkan personelnya," ujarnya.