Analis: Estafet Kepemimpinan yang Diungkap Kapolri Masih Dalam Koridor Netralitas
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ungkapan estafet kepemimpinan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuai polemik di publik. Sebagian pihak memaknai estafet kepemimpinan sebagai keberpihakan Kapolri terhadap salah satu pasangan capres-cawapres .
Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebut ungkapan Kapolri tersebut masih dalam koridor netralitas.
“Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum perayaan dan ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai sebagai instruksi. Karo Penmas Polri juga sudah mengklarifikasi hal itu,” ujar pria yang akrab dipanggil Simon, Sabtu (13/1/2024).
Pria yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu menjelaskan tidak semua ungkapan Kapolri selalu dalam koridor pelaksanaan tugas. Ada konteks yang harus dibaca secara utuh.
“Dalam konteks kegiatan perayaan dan ibadah Natal 2023, saya kira sebagai warga negara sah-sah saja Kapolri mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan negeri ini. Tidak ada arahan atau pernyataan spesifik yang menunjukkan dukungan ke salah satu calon,” jelas Simon.
Simon melanjutkan Pemilu 2024 memang sebentar lagi akan dilaksanakan, apa pun ungkapan Kapolri atau pejabat lain sangat terbuka untuk ditafsir oleh sejumlah pihak sebagai dukung mendukung.
”Secara politik wajar saja ada upaya mengambil keuntungan dengan cara penggiringan opini terhadap sejumlah aktor yang berpengaruh, apalagi ini Kapolri,” kata Simon.
Saat ditanya apakah ungkapan estafet kepemimpinan akan mengganggu netralitas Polri? Simon menjawab bahwasannya ungkapan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap netralitas Polri.
“Sejak awal, Polri itu sudah menegaskan komitmennya. Konsisten hingga sekarang. Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran Polri se-Indonesia sudah jelas. Polri telah menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Simon.
Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebut ungkapan Kapolri tersebut masih dalam koridor netralitas.
“Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum perayaan dan ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai sebagai instruksi. Karo Penmas Polri juga sudah mengklarifikasi hal itu,” ujar pria yang akrab dipanggil Simon, Sabtu (13/1/2024).
Pria yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu menjelaskan tidak semua ungkapan Kapolri selalu dalam koridor pelaksanaan tugas. Ada konteks yang harus dibaca secara utuh.
“Dalam konteks kegiatan perayaan dan ibadah Natal 2023, saya kira sebagai warga negara sah-sah saja Kapolri mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan negeri ini. Tidak ada arahan atau pernyataan spesifik yang menunjukkan dukungan ke salah satu calon,” jelas Simon.
Simon melanjutkan Pemilu 2024 memang sebentar lagi akan dilaksanakan, apa pun ungkapan Kapolri atau pejabat lain sangat terbuka untuk ditafsir oleh sejumlah pihak sebagai dukung mendukung.
”Secara politik wajar saja ada upaya mengambil keuntungan dengan cara penggiringan opini terhadap sejumlah aktor yang berpengaruh, apalagi ini Kapolri,” kata Simon.
Saat ditanya apakah ungkapan estafet kepemimpinan akan mengganggu netralitas Polri? Simon menjawab bahwasannya ungkapan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap netralitas Polri.
“Sejak awal, Polri itu sudah menegaskan komitmennya. Konsisten hingga sekarang. Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran Polri se-Indonesia sudah jelas. Polri telah menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Simon.