Zaken Kabinet Bergantung pada Kekuatan Politik Partai Pendukung
loading...
Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggagas pembentukan zaken kabinet jika memenangkan Pilpres 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Gagasan pembentukan zaken kabinet atau kabinet ahli yang dilontarkan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo sangat terbuka terwujud dalam sistem multipartai yang dianuat Indonesia. Yang diperlukan adalah partai pendukung pemerintah yang mumpuni.
Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat. "Dalam politik kalau bicara memungkinkan, semua pintu kemungkinan terbuka lebar," katanya, Kamis (11/1/2024).
Menurut Cecep, zaken kabinet sangat dimungkinkan diterapkan mengingat Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden punya hak prerogatif untuk memilih dan menunjuk menteri secara langsung. Sistem presidensial menempatkan semua menteri sebagai pembantu presiden.
"Menteri-menteri itu bisa saja bukan dari partai politik. Siapa pun bisa dipilih presiden, tanpa melihat konstelasi multipartai," katanya.
Zaken kabinet bisa dibentuk dengan memilih menteri berlatar profesional yang punya dukungan politik atau politisi yang ahli dalam bidang tertentu.
"Kalaupun dicari yang profesional biasanya punya dukungan politik. Banyak juga ahli profesional yang punya dukungan politik. Ada juga politisi yang ahli, expertise, berpengalaman juga. Bisa saja dari kombinasi golongan itu," katanya.
Kendati demikian, politik legislasi di Indonesia ternyata membutuhkan proses di Parlemen, sehingga dukungan politik sangat diperlukan untuk menggolkan sebuah produk legislatif. Cecep mengungkapkan, jika nantinya zaken kabinet terbentuk, maka yang diperlukan adalah partai pendukung pemerintah yang mumpuni untuk menjamin proses legislasi.
"Pengandaian yang lain sebenarnya partai pendukung mereka, agar prosesnya tidak terganggu, idealnya juga gabungan partai politik pendukung mereka juga bisa menguasai parlemen," katanya.
Selain itu, alat legislatif partai pendukung juga harus piawai dalam membangun komunikasi politik. "Untuk melahirkan politik legislasi mereka harus didukung oleh alat legislatif yang pandai membangun komunikasi politik, lobi dengan fraksi lain," ujarnya.
Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat. "Dalam politik kalau bicara memungkinkan, semua pintu kemungkinan terbuka lebar," katanya, Kamis (11/1/2024).
Menurut Cecep, zaken kabinet sangat dimungkinkan diterapkan mengingat Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden punya hak prerogatif untuk memilih dan menunjuk menteri secara langsung. Sistem presidensial menempatkan semua menteri sebagai pembantu presiden.
"Menteri-menteri itu bisa saja bukan dari partai politik. Siapa pun bisa dipilih presiden, tanpa melihat konstelasi multipartai," katanya.
Zaken kabinet bisa dibentuk dengan memilih menteri berlatar profesional yang punya dukungan politik atau politisi yang ahli dalam bidang tertentu.
"Kalaupun dicari yang profesional biasanya punya dukungan politik. Banyak juga ahli profesional yang punya dukungan politik. Ada juga politisi yang ahli, expertise, berpengalaman juga. Bisa saja dari kombinasi golongan itu," katanya.
Kendati demikian, politik legislasi di Indonesia ternyata membutuhkan proses di Parlemen, sehingga dukungan politik sangat diperlukan untuk menggolkan sebuah produk legislatif. Cecep mengungkapkan, jika nantinya zaken kabinet terbentuk, maka yang diperlukan adalah partai pendukung pemerintah yang mumpuni untuk menjamin proses legislasi.
"Pengandaian yang lain sebenarnya partai pendukung mereka, agar prosesnya tidak terganggu, idealnya juga gabungan partai politik pendukung mereka juga bisa menguasai parlemen," katanya.
Selain itu, alat legislatif partai pendukung juga harus piawai dalam membangun komunikasi politik. "Untuk melahirkan politik legislasi mereka harus didukung oleh alat legislatif yang pandai membangun komunikasi politik, lobi dengan fraksi lain," ujarnya.
Lihat Juga :
(abd)
