Ganjar Pahami Politik Legislasi dan Kedepankan Kepentingan Rakyat
Rabu, 10 Januari 2024 - 14:04 WIB
loading...
Capres Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi dengan Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (ASPIKMAS) di Hetero Space Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024) sore. FOTO/MPI/CARLOS ROY FAJARTA
A
A
A
JAKARTA - Kehebatan seorang pemimpin dinilai dari bagaimana ia mengatasi kepentingan kelompok untuk kepentingan rakyat. Hal itu bisa ditunjukkan dalam proses kerja legislasi antara pemerintah dan DPR dalam membuat undang-undang.
Hal ini disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menanggapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyatakan tidak akan tergantung pada pimpinan partai politik dalam mengusulkan UU untuk kepentingan rakyat.
"Kehebatan presiden justru bagaimana ia bisa mengatasi kepentingan kelompok seperti parpol-parpol untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," kata Lucius dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024).
Menurutnya, selama ini proses pembahasan Rancangan UU sarat dengan kepentingan penguasa. Ia menyebut bahwa dalam politik legislasi, unsur-unsur inti dalam dunia politik, mulai dari parpol hingga DPR, semuanya punya andil atau bahkan bergantung satu sama lain. Pembentukan RUU membutuhkan dukungan politik, sehingga seorang Presiden harus berkomunikasi dengan elite parpol di Parlemen agar bisa mendorong RUU tertentu segera dibahas.
"Secara UU, Presiden nggak bisa ngegas sendiri karena UUD dan UU MD3 menyatakan bahwa kuasa pembentukan RUU itu ada di DPR. Tidak bisa presiden mengabaikan DPR dan tentu saja parpol," kata Lucius.
Ia menilai politik di Indonesia bukan berdasarkan ideologi, tapi kepentingan. Konflik kepentingan akan menyetir presiden karena parpol merupakan pengusungnya dalam Pilpres. "Karena itu saat jadi presiden kepentingan yang akan menyetirnya," kata Lucius.
Baca juga: Ganjar: PDIP Jadi Harapan untuk Perjuangkan Wong Cilik lewat Pemilu
Namun pada prinsipnya, presiden masih memiliki ruang untuk mengusulkan RUU yang prorakyat. Ganjar bisa berkaca bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya begitu powerful dalam mengusulkan RUU. "Jadi kalau Ganjar menyampaikan tekad untuk mengusulkan RUU tanpa bergantung pada pimpinan parpol, ya dia seharusnya bisa banyak belajar pada Jokowi," katanya.
Untuk diketahui, sebelumnya capres Ganjar Pranowo bertekad tak akan bergantung pada pimpinan parpol saat mengusulkan UU jika terpilih menjadi Presiden ke-8 RI. Tekad itu disampaikan menjawab pertanyaan terkait sulitnya sejumlah UU diusulkan pemerintah ke DPR untuk disahkan lantaran butuh persetujuan pimpinan parpol, salah satunya UU Perampasan Aset.
"Akan sangat berbeda ketika saya naik ke presiden. Presiden-nya namanya Ganjar Pranowo, maka dia yang akan memutuskan. Tidak lagi kemudian cerita yang lain dalam posisi sebagai seorang eksekutif," ujarnya.
Hal ini disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menanggapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyatakan tidak akan tergantung pada pimpinan partai politik dalam mengusulkan UU untuk kepentingan rakyat.
"Kehebatan presiden justru bagaimana ia bisa mengatasi kepentingan kelompok seperti parpol-parpol untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," kata Lucius dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024).
Menurutnya, selama ini proses pembahasan Rancangan UU sarat dengan kepentingan penguasa. Ia menyebut bahwa dalam politik legislasi, unsur-unsur inti dalam dunia politik, mulai dari parpol hingga DPR, semuanya punya andil atau bahkan bergantung satu sama lain. Pembentukan RUU membutuhkan dukungan politik, sehingga seorang Presiden harus berkomunikasi dengan elite parpol di Parlemen agar bisa mendorong RUU tertentu segera dibahas.
"Secara UU, Presiden nggak bisa ngegas sendiri karena UUD dan UU MD3 menyatakan bahwa kuasa pembentukan RUU itu ada di DPR. Tidak bisa presiden mengabaikan DPR dan tentu saja parpol," kata Lucius.
Ia menilai politik di Indonesia bukan berdasarkan ideologi, tapi kepentingan. Konflik kepentingan akan menyetir presiden karena parpol merupakan pengusungnya dalam Pilpres. "Karena itu saat jadi presiden kepentingan yang akan menyetirnya," kata Lucius.
Baca juga: Ganjar: PDIP Jadi Harapan untuk Perjuangkan Wong Cilik lewat Pemilu
Namun pada prinsipnya, presiden masih memiliki ruang untuk mengusulkan RUU yang prorakyat. Ganjar bisa berkaca bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya begitu powerful dalam mengusulkan RUU. "Jadi kalau Ganjar menyampaikan tekad untuk mengusulkan RUU tanpa bergantung pada pimpinan parpol, ya dia seharusnya bisa banyak belajar pada Jokowi," katanya.
Untuk diketahui, sebelumnya capres Ganjar Pranowo bertekad tak akan bergantung pada pimpinan parpol saat mengusulkan UU jika terpilih menjadi Presiden ke-8 RI. Tekad itu disampaikan menjawab pertanyaan terkait sulitnya sejumlah UU diusulkan pemerintah ke DPR untuk disahkan lantaran butuh persetujuan pimpinan parpol, salah satunya UU Perampasan Aset.
"Akan sangat berbeda ketika saya naik ke presiden. Presiden-nya namanya Ganjar Pranowo, maka dia yang akan memutuskan. Tidak lagi kemudian cerita yang lain dalam posisi sebagai seorang eksekutif," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
