Jaga Suara di Pilpres 2024, Capres-Cawapres Diimbau Perkuat Saksi TPS

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) disarankan menyiapkan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilpres 2024 . Hal itu penting untuk mencegah dan mengantisipasi kecurangan sekaligus menjaga perolehan suara.

Direktur Eksekutif Indigo Network Radian Syam menjelaskan para paslon capres cawapres harus menyiapkan saksi di TPS yang paham Undang-undang (UU) Pemilu karena pertarungannya berada di TPS.

“Jangan teriak curang tapi tidak kuat saksi dan bukti saat 14 Februari 2024 karena saksi TPS akan menjadi alat penentu satu putaran atau tidaknya pelaksanaan Pilpres 2024 ini,” ujar Radian saat Talkshow “Menakar Pilpres Satu Putaran” yang diselenggarakan Indigo Network bersama dengan Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju, Minggu (7/1/2024).



Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini juga mengingatkan kepada para kandidat agar jangan menuduh ada kecurangan jika tidak memiliki data. ”Semua ada aturan mainnya ada lembaga pengawas pemilu Bawaslu, jika ada indikasi penyelenggara pemilu melanggar etik ada DKPP, dan nanti jika ada perselisihan hasil pemilu ada Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Ketum Repnas Anggawira menyebut, tren survei terus naik, semangat para relawan, pendukung, dan simpatisan untuk menang semakin berkobar. Bahkan, banyak yang bergabung ke Prabowo-Gibran. “Apalagi pascadebat cawapres kemarin, Mas Gibran tampil on fire,” ujar Anggawira yang juga Co Founder Indigo Network.



Dalam diskusi tersebut empat narasumber lainnya yang merupakan Peneliti Indigo Networks yakni, Ikhsan Tualeka, Tantan Taufik Lubis, Maikal Febrian. Mereka memiliki pandangan yang hampir sama bahwa kemungkinan pilpres berlangsung 2 putaran masih terbuka cukup lebar. Hal itu berdasarkan hasil pantauan dari beberapa hasil survei domestik maupun internasional.

Apalagi masih ada waktu kurang lebih satu bulan ke depan untuk masing-masing calon untuk memasang strategi merebut suara pemilih yang belum mantap pada pilihannya. Berdasarkan hasil survei salah satu lembaga survei nasional jumlahnya cukup besar mencapai 42%. Hal ini dipertegas oleh Mikhail Febrian yang merupakan peneliti Polmark.

Advokat senior nasional Defrizal Djamaris menyebut, yang terpenting adalah bagaimana supaya Pemilu 2024 ini hasilnya legitimate dan diakui. “Penguatan lembaga penyelenggara pemilu harus menjadi conccern bersama untuk menjawab pertanyaan publik akan isu-isu kecurangan dalam Pemilu 2024,” katanya.

Peneliti Indigo Networks lainnya, Tantan Taufik Lubis menegaskan, negara harus diisi oleh kebijaksanaan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan itulah yang akan membawa bangsa dan rakyat ini kepada keadilan dan kesejahteraan dalam pembangunan berbagai aspek.