Kerukunan Indonesia Tak Boleh Dinodai Kepentingan Sesaat
Sabtu, 06 Januari 2024 - 13:04 WIB
loading...
A
A
A
Penyebaran literasi yang moderat untuk menjembatani berbagai golongan dengan bermacam latar belakang juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Minimnya pengetahuan masyarakat akan eksistensi agama, kelompok, dan golongan yang berbeda dengannya terkadang membuat narasi moderat kalah populer dibandingkan dengan yang justru menyebarkan intoleransi.
Untuk itu, Libasut Taqwa berharap agar kemajuan Indonesia dalam memelihara kerukunan masyarakat antargolongan tidak dirusak oleh kepentingan sesaat seperti dengan politik identitas dan politisasi agama. Pada 2024 yang juga bertepatan dengan ajang Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di DPR penting dirayakan dengan sukacita dan riang gembira.
Ia berpendapat penggunaan politik identitas sebenarnya sudah menjadi penyakit lama, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Isu identitas ini sayangnya masih memiliki pangsa pasar cukup besar, apalagi di negara Indonesia yang semangat kesamaan antarmasyarakatnya masih tinggi. Menyuarakan kesamaan latar belakang antara yang akan dipilih dengan basis pemilihnya sebenarnya tidak mengapa selama dilakukan secara sehat.
"Menjelang Pemilu, kita berharap destabilisasi nasional akibat penggunaan isu SARA tidak terjadi. Penggunaan isu identitas untuk kepentingan elektoral bisa menjadi baik selama tidak mendiskreditkan pihak tertentu karena perbedaan latar belakangnya. Strategi politik pemenangan calon tertentu yang menggunakan isu identitas secara diskriminatif inilah yang harus kita tolak," kata pria yang akrab dipanggil Libas ini.
Tidak dipungkiri kampanye negatif akan tetap ada Pemilu 2025, karena sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Namun diharapkan tidak terjadi lagi karena akan berdampak buruk pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu, residu pertikaian pascapemilu berpotensi menyisakan kerenggangan hubungan sosial di masyarakat.
Untuk itu, Libasut Taqwa berharap agar kemajuan Indonesia dalam memelihara kerukunan masyarakat antargolongan tidak dirusak oleh kepentingan sesaat seperti dengan politik identitas dan politisasi agama. Pada 2024 yang juga bertepatan dengan ajang Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di DPR penting dirayakan dengan sukacita dan riang gembira.
Ia berpendapat penggunaan politik identitas sebenarnya sudah menjadi penyakit lama, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Isu identitas ini sayangnya masih memiliki pangsa pasar cukup besar, apalagi di negara Indonesia yang semangat kesamaan antarmasyarakatnya masih tinggi. Menyuarakan kesamaan latar belakang antara yang akan dipilih dengan basis pemilihnya sebenarnya tidak mengapa selama dilakukan secara sehat.
"Menjelang Pemilu, kita berharap destabilisasi nasional akibat penggunaan isu SARA tidak terjadi. Penggunaan isu identitas untuk kepentingan elektoral bisa menjadi baik selama tidak mendiskreditkan pihak tertentu karena perbedaan latar belakangnya. Strategi politik pemenangan calon tertentu yang menggunakan isu identitas secara diskriminatif inilah yang harus kita tolak," kata pria yang akrab dipanggil Libas ini.
Tidak dipungkiri kampanye negatif akan tetap ada Pemilu 2025, karena sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Namun diharapkan tidak terjadi lagi karena akan berdampak buruk pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu, residu pertikaian pascapemilu berpotensi menyisakan kerenggangan hubungan sosial di masyarakat.
Lihat Juga :