Ganjar Tegaskan Bansos Dilanjutkan, Penyaluran Diperbaiki Berbasis KTP Sakti
loading...
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo me-launching Program KTP Sakti di Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). FOTO/DOK.TPN GANJAR-MAHFUD
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa bantuan sosial ( bansos ) akan diteruskan. Bahkan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu telah menyiapkan Program KTP Sakti untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
"Ada black campaign, katanya Ganjar-Mahfud akan stop bansos dan bantuan langsung tunai (BLT). Saya pastikan itu fitnah yang lucu. Seluruh program baik dan bermanfaat untuk rakyat tidak hanya pasti diteruskan tapi akan ditambah dan disempurnakan," kata Ganjar di akun Instagram @ganjar_pranowo dikutip, Kamis (4/1/2024).
Sebelumnya, Ganjar meminta sejumlah pihak tidak mempolitisasi bansos menjelang Pemilu 2024. Sebab, bansos merupakan hak rakyat. Hal yang perlu diperbaiki adalah penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran.
"Masyarakat perlu tahu bahwa bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki," katanya.
Sepakat dengan Ganjar, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menganggap bansos tidak boleh diklaim oleh paslon tertentu. Menurutnya, penyaluran bansos adalah bagian dari kerja rutin pemerintah, ada atau tidak ada pemilu.
"Kan ini uang pemerintah, bukan uang paslon, jadi ya tidak bisa diklaim paslon tertentu," katanya.
Kacung Marijan menilai bansos adalah hak bagi rakyat yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak tersebut. Seharusnya paslon lebih berfokus pada teknis penyaluran bansos agar tepat sasaran.
"Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka, dan bisa diawasi," katanya.
"Ada black campaign, katanya Ganjar-Mahfud akan stop bansos dan bantuan langsung tunai (BLT). Saya pastikan itu fitnah yang lucu. Seluruh program baik dan bermanfaat untuk rakyat tidak hanya pasti diteruskan tapi akan ditambah dan disempurnakan," kata Ganjar di akun Instagram @ganjar_pranowo dikutip, Kamis (4/1/2024).
Sebelumnya, Ganjar meminta sejumlah pihak tidak mempolitisasi bansos menjelang Pemilu 2024. Sebab, bansos merupakan hak rakyat. Hal yang perlu diperbaiki adalah penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran.
"Masyarakat perlu tahu bahwa bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki," katanya.
Sepakat dengan Ganjar, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menganggap bansos tidak boleh diklaim oleh paslon tertentu. Menurutnya, penyaluran bansos adalah bagian dari kerja rutin pemerintah, ada atau tidak ada pemilu.
"Kan ini uang pemerintah, bukan uang paslon, jadi ya tidak bisa diklaim paslon tertentu," katanya.
Kacung Marijan menilai bansos adalah hak bagi rakyat yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak tersebut. Seharusnya paslon lebih berfokus pada teknis penyaluran bansos agar tepat sasaran.
"Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka, dan bisa diawasi," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
