Dave Laksono Raih Gelar Doktor Ilmu Pertahanan Unhan
Kamis, 04 Januari 2024 - 19:11 WIB
loading...
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan (Unhan). Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan (Unhan).
Dave lulus dan berhasil meraih predikat Cumlaude dengan disertasinya "Kerja sama dan Kemandirian Industri Pertahanan dalam mendukung Produk Domestik Bruto Sebagai Upaya Pertahanan Negara"
Hadir dalam sidang terbuka tersebut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Anggota Wantimpres Agung Laksono, Kepala BSSN Hinca Siburian, Menperin RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamendag Jerry Sambuaga,
Baca juga: Unhan Resmi Buka Pendidikan Magister Eksekutif Prodi Strategi Perang Semesta
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily, dan seluruh pengurus serta anggota Kosgoro 1957.
Dalam tesisnya anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan perlunya optimalisasi perumusan kebijakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan DPR RI dalam kerja sama industri pertahanan dimulai dengan pengarusutamaan kebijakan secara bottom-up.
Baca juga: Profil Letjen TNI Jonni Mahroza, Akmil 1989 yang Kini Jabat Rektor Unhan
"Selain itu, Kemhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk menyukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan," ungkapnya dalam sidang terbuka, Kamis (4/1/2024).
Dave mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian," ujarnya.
Menurut Dave, Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta. "Ini bagian penting yang perlu kita bangun sinergitasnya," tegasnya.
Dave juga mengusulkan agar pemerintah terus menempuh berbagai upaya agar Indonesia mampu mewujudkan Indonesia emas tahun 2045, diantaranya dengan pembangunan infrastruktur, kapasitas SDM, riset inovasi dan pengembangan bisnis, transformasi kebijakan dan regulasi, tata kelola data dan pengamanannya, hingga peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Pilar transformasi ekonomi, kata Dave, sangat penting menjadi pendukung Indonesia Emas 2045. Berkaitan dengan penelitiannya tersebut, maka tentu sektor industri pertahanan dapat memberikan kontribusi tersendiri secara khusus dalam klaster industri manufaktur bagi PDB.
"Karena, PDB dapat menjadikan indikator sebagai negara dengan income tinggi atau developed country, distribusi pemerataan pendapatan atau penurunan gini ratio sehingga karakteristik negara kuat dengan PDB tinggi termasuk bidang pertahanan," tuturnya.
Namun yang lebih penting dari itu semua, Dave berharap pemerintah perlu lepas dari middle income trap dan sukses dalam berbagai hal.
"Yakni sukses industrialisasi kombinasi kerja sama dan kemandirian, sukses penguasaan teknologi dan lainnya, karena Indonesia kaya akan bahan baku dan energi sehingga perlu di hilirisasi agar memiliki nilai tambah dalam memperkuat pertahanan kita," katanya.
Dave lulus dan berhasil meraih predikat Cumlaude dengan disertasinya "Kerja sama dan Kemandirian Industri Pertahanan dalam mendukung Produk Domestik Bruto Sebagai Upaya Pertahanan Negara"
Hadir dalam sidang terbuka tersebut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Anggota Wantimpres Agung Laksono, Kepala BSSN Hinca Siburian, Menperin RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamendag Jerry Sambuaga,
Baca juga: Unhan Resmi Buka Pendidikan Magister Eksekutif Prodi Strategi Perang Semesta
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily, dan seluruh pengurus serta anggota Kosgoro 1957.
Dalam tesisnya anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan perlunya optimalisasi perumusan kebijakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan DPR RI dalam kerja sama industri pertahanan dimulai dengan pengarusutamaan kebijakan secara bottom-up.
Baca juga: Profil Letjen TNI Jonni Mahroza, Akmil 1989 yang Kini Jabat Rektor Unhan
"Selain itu, Kemhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk menyukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan," ungkapnya dalam sidang terbuka, Kamis (4/1/2024).
Dave mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian," ujarnya.
Menurut Dave, Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta. "Ini bagian penting yang perlu kita bangun sinergitasnya," tegasnya.
Dave juga mengusulkan agar pemerintah terus menempuh berbagai upaya agar Indonesia mampu mewujudkan Indonesia emas tahun 2045, diantaranya dengan pembangunan infrastruktur, kapasitas SDM, riset inovasi dan pengembangan bisnis, transformasi kebijakan dan regulasi, tata kelola data dan pengamanannya, hingga peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Pilar transformasi ekonomi, kata Dave, sangat penting menjadi pendukung Indonesia Emas 2045. Berkaitan dengan penelitiannya tersebut, maka tentu sektor industri pertahanan dapat memberikan kontribusi tersendiri secara khusus dalam klaster industri manufaktur bagi PDB.
"Karena, PDB dapat menjadikan indikator sebagai negara dengan income tinggi atau developed country, distribusi pemerataan pendapatan atau penurunan gini ratio sehingga karakteristik negara kuat dengan PDB tinggi termasuk bidang pertahanan," tuturnya.
Namun yang lebih penting dari itu semua, Dave berharap pemerintah perlu lepas dari middle income trap dan sukses dalam berbagai hal.
"Yakni sukses industrialisasi kombinasi kerja sama dan kemandirian, sukses penguasaan teknologi dan lainnya, karena Indonesia kaya akan bahan baku dan energi sehingga perlu di hilirisasi agar memiliki nilai tambah dalam memperkuat pertahanan kita," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
