Aktivis 98: Neo Orde Baru Ancam Indonesia Emas
loading...
Aktivis 98 menggelar konferensi pers kawasan di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2023), terkait penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. FOTO/MPI/GIFFAR RIVANA
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Aktivis (Gerak) 98 melihat kemunculan Neo Orde Baru (Orba) mulai terlihat menjelang Pilpres 2024. Keadaan tersebut harus dilawan jika mau Indonesia berjalan maju menuju Generasi Emas 2045.
Peristiwa penganiayaan terhadap relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di beberapa daerah menjadi salah satu buktinya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah bersuara dan meminta aparat hukum mengusut tuntas kejadian tersebut.
"Simtom (tanda) Neo Orde Baru ini mulai bermunculan dalam konstelasi politik kepemimpinan republik 2024," kata Juru Bicara Gerak 98 Jeffri Lambok dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023).
Menurutnya, akar Orde Baru sudah terlihat secara gamblang. Salah satunya ada upaya menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan yang dipertontonkan tanpa malu. Karena itu, semangat 25 tahun Reformasi perlu terus digaungkan untuk melawan embrio pemimpin tirani. Hal tersebut merupakan skenario terburuk demokrasi yang sama-sama tidak diinginkan seluruh rakyat Indonesia.
"Tahun ini 2024 adalah tahun genting, vivere pericoloso. Jawabnya adalah melawan atau kita jangan berharap kapal Indonesia dapat berlabuh menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum BARIKADE 98, Benny Rhamdani melihat bangsa Indonesia saat ini memasuki episode darurat brutalitas politik. "Peristiwa tindak kekerasan yang sangat tidak bisa diterima oleh siapa pun," kata Benny kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2023).
Benny bersama akademisi dan aktivis mengutuk tindakan oknum TNI yang diduga melakukan kekerasan terhadap relawan di Klaten dan Boyolali. Ia juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.
"Mengingatkan agar aparat TNI/Polri untuk bersikap netral dalam seluruh proses Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Benny.
"Jika peristiwa tersebut tidak diusut tuntas secara adil maka kami menilai ini semacam pembiaran terhadap brutalitas yang menandakan masa depan demoorasi makin suram. Darurat Demokrasi, Darurat brutalitas Politik," katanya.
Peristiwa penganiayaan terhadap relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di beberapa daerah menjadi salah satu buktinya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah bersuara dan meminta aparat hukum mengusut tuntas kejadian tersebut.
"Simtom (tanda) Neo Orde Baru ini mulai bermunculan dalam konstelasi politik kepemimpinan republik 2024," kata Juru Bicara Gerak 98 Jeffri Lambok dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023).
Menurutnya, akar Orde Baru sudah terlihat secara gamblang. Salah satunya ada upaya menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan yang dipertontonkan tanpa malu. Karena itu, semangat 25 tahun Reformasi perlu terus digaungkan untuk melawan embrio pemimpin tirani. Hal tersebut merupakan skenario terburuk demokrasi yang sama-sama tidak diinginkan seluruh rakyat Indonesia.
"Tahun ini 2024 adalah tahun genting, vivere pericoloso. Jawabnya adalah melawan atau kita jangan berharap kapal Indonesia dapat berlabuh menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum BARIKADE 98, Benny Rhamdani melihat bangsa Indonesia saat ini memasuki episode darurat brutalitas politik. "Peristiwa tindak kekerasan yang sangat tidak bisa diterima oleh siapa pun," kata Benny kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2023).
Benny bersama akademisi dan aktivis mengutuk tindakan oknum TNI yang diduga melakukan kekerasan terhadap relawan di Klaten dan Boyolali. Ia juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.
"Mengingatkan agar aparat TNI/Polri untuk bersikap netral dalam seluruh proses Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Benny.
"Jika peristiwa tersebut tidak diusut tuntas secara adil maka kami menilai ini semacam pembiaran terhadap brutalitas yang menandakan masa depan demoorasi makin suram. Darurat Demokrasi, Darurat brutalitas Politik," katanya.
Lihat Juga :
(abd)
