Publik Perlu Pertanyakan Hasil Survei Capres 2024 yang Tak Sertakan Sumber Pendanaan
Kamis, 28 Desember 2023 - 21:10 WIB
loading...
Publik diminta kritis terrhadap hasil survei elektabilitas capres-cawapres di Pemilu 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Publik diminta kritis terrhadap hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pemilu 2024 . Sebab hasil survei dinilai tidak bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat untuk mengambil keputusan dalam Pilpres 2024.
Sebab, hasil survei yang dirilis lembaga survei kerap berbeda di luar batas margin of error. Hal ini disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menanggapi dua hasil survei yang dirilis CSIS dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan perbedaan mencolok meski survei dilakukan dalam waktu yang berdekatan.
Hasil survei CSIS menyebutkan paslon Prabowo-Gibran meraih 43,7%; Anies-Muhaimin 26,1%; dan Ganjar-Mahfud 19,4%. Sedangkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Prabowo-Gibran 46,7%; Ganjar-Mahfud 24,5%, Anies-Muhaimin 21%.
Baca juga: Pengamat: Sangat Kecil Kemungkinan Pilpres 2024 Satu Putaran
"Saya melihat hasil survei di Indonesia tidak boleh menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil keputusan, buktinya ada berbeda," kata Emrus, Kamis (28/12/2023).
Sebab, hasil survei yang dirilis lembaga survei kerap berbeda di luar batas margin of error. Hal ini disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menanggapi dua hasil survei yang dirilis CSIS dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan perbedaan mencolok meski survei dilakukan dalam waktu yang berdekatan.
Hasil survei CSIS menyebutkan paslon Prabowo-Gibran meraih 43,7%; Anies-Muhaimin 26,1%; dan Ganjar-Mahfud 19,4%. Sedangkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Prabowo-Gibran 46,7%; Ganjar-Mahfud 24,5%, Anies-Muhaimin 21%.
Baca juga: Pengamat: Sangat Kecil Kemungkinan Pilpres 2024 Satu Putaran
"Saya melihat hasil survei di Indonesia tidak boleh menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil keputusan, buktinya ada berbeda," kata Emrus, Kamis (28/12/2023).
Lihat Juga :
