Kemensetneg Terima Surat Putusan Dewas KPK, Keppres Pemberhentian Firli Bahuri Disampaikan ke Jokowi Malam Ini

JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat putusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pelanggaran etik yang dilakukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri . Istana pun tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Firli.

"Pada tanggal 27 Desember 2023, Kemensetneg telah menerima Surat Dewan Pengawas KPK yang berisi Penyampaian Petikan Putusan Majelis Sidang Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 Atas Nama Firli Bahuri (Ketua KPK RI Non Aktif)," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana , Kamis (28/12/2023).

Sebelumnya, kata Ari, Kemensetneg telah menerima surat dari Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023 terkait permohonan mengundurkan diri dari Ketua dan Pimpinan KPK. Surat tersebut diterima pada Sabtu 23 Desember 2023 sore.

Ari menjelaskan bahwa keputusan presiden (keppres) mengenai pemberhentian Firli Bahuri saat ini sedang disiapkan oleh Kemensetneg. Nantinya rancangan tersebut akan diberikan kepada Presiden Jokowi malam hari ini seusai melakukan kunjungan kerja dari Sulawesi Utara.



"Saat ini, Rancangan Keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri telah disiapkan oleh Kemensetneg dan akan disampaikan ke Presiden malam ini, setelah Presiden kembali ke Jakarta dari kunjungan kerja di Sulawesi Utara," kata Ari.

Diberitakan sebelumnya, Dewas memutuskan Firli Bahuri terbukti sah melanggar kode etik peraturan Dewan Pengawas KPK. Firli dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan tidak menunjukkan sikap keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dipertanggungjawabkan.

"Terperiksa secara sah dan meyakinkan melakukan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo. Yang perkaranya tengah ditangani oleh KPK. Yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan tidak menunjukkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a, Pasal 4 ayat 1 huruf J Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean , Rabu (27/12/2023).

Tumpak menjelaskan Firli mendapatkan sanksi berat berupa diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. "Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," kata Tumpak.



Tumpak menjelaskan, Firli tidak memiliki hal-hal yang meringankan. Sementara hal-hal yang memberatkan seperti tidak hadir dalam persidangan, disebutkan pula oleh Dewas KPK. "Hal yang meringankan dari terperiksa, tidak ada," ujar Tumpak.