Catatan Akhir 2023, Polri Dinilai Mampu Wujudkan Visi Presisi

Melalui pelayanan masyarakat pula Polri berusaha menaikkan kepercayaan publik. Program pengaduan masyarakat masyarakat hingga tingkat kampung tampaknya cukup efektif dalam membangun komunikasi publik yang lebih membumi. Polisi yang dicitrakan buruk di media sosial oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dijawab langsung dengan turun lapangan.

"Strategi ini memang membutuhkan effort lebih dan jawaban konkret dari kepolisian, tetapi terbukti efektif. Karena efek kehadiran di masyarakat itu dampaknya lebih nyata," ucapnya.

Simon memberikan contoh, bagaimana Polri mengubah sistem pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) berbasis masukan dan pengaduan dari masyarakat. Penanganan sejumlah oknum polisi yang lalai dan melanggar dalam tugas juga tidak terlepas dari keberhasilan dalam program ini.

Simon mengapresiasi inisiatif Kapolri untuk memberikan Hoegeng Award untuk memberikan motivasi kepada seluruh Anggota Polri dengan sosok teladan di kepolisian.

"Bagaimana pun sosok teladan itu dibutuhkan di institusi manapun sebagai role model bagi polisi yang bertugas," jelasnya.

Terkait netralitas Polri pada Pemilu 2024, komitmen Polri tidak main-main. Menurut Simon, tidak mungkin kepercayaan publik yang dibangun susah-susah dalam dua tahun terakhir ini dileburkan oleh persoalan netralitas. Terlebih, kepatuhan kepada negara yang diejawantahkan dalam undang-undang bersifat mutlak bagi seluruh abdi negara.

Namun demikian, sebagai analis, Simon merekomendasikan Polri untuk tetap mempertahankan keterbukaan bagi Polri. Keterbukaan ini meliputi kebijakan, penanganan kasus, transparansi, dan laporan publik.

"Visi Polri Presisi memberikan landasan yang kuat untuk membangun Polri yang lebih tangguh di masa yang akan datang menuju Indonesia Emas 2045," tutupnya.