Politikus Golkar Beberkan Manfaat Dana Desa Era Jokowi

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun membeberkan sejumlah manfaat dana desa era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kepada konstituennya di Pasuruan dan Probolinggo. Dia menjelaskan bahwa padat karya tunai merupakan skema baru dalam pengalokasian dana desa secara swakelola.

Maka itu, warga desa dapat terlibat aktif sebagai pekerja dalam beberapa proyek desa dan mendapatkan upahnya. Sehingga, warga desa tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tapi juga bisa menikmati infrastruktur hasil padat karya yang dibiayai dana desa.

"Program padat karya tunai merupakan perbaikan pola penyaluran dana desa dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya dalam Diseminasi Rasa Desa bertajuk Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan, Rabu (21/2/2018).

Dia pun memerinci alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi dana desa pada 2015 dipatok sebesar Rp20,67 triliun. Namun, alokasi dana desa pada tahun 2016 melonjak menjadi Rp47 triliun. Sedangkan pada 2017, alokasi dana desa sebesar Rp60 triliun dan pada 2018 dipatok Rp61 triliun.

Misbakhun secara khusus mengapresiasi Dirjen Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo yang selama ini telah bersinergi dalam mengawal sumber pendanaan dari APBN untuk Kabupaten Pasuruan. Sekadar informasi, dana desa bagi Kabupaten Pasuruan juga terus mengalami peningkatan.

Pada 2015, dana desa untuk Kabupaten Pasuruan dipatok sebesar Rp96 miliar. Setahun kemudian, angkanya meningkat tajam menjadi Rp215 miliar.

Selanjutnya pada 2017, dana desa untuk Kabupaten Pasuruan sekitar Rp275 miliar. Terakhir pada 2018, angkanya melonjak tajam menjadi Rp301 miliar.

"Data tersebut menunjukkan prestasi bersama sebagai wujud perhatian untuk dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama," jelas politikus Partai Golkar ini.

Kendati demikian, dia juga mengingatkan warga akan pentingnya mengelola dana desa secara baik agar tepat sasaran dan tak berurusan dengan hukum di kemudian hari. Untuk itu, Misbakhun telah berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk datang ke Pasuruan dan sejumlah daerah lain guna memberi pendampingan dan arahan tentang cara mengelola anggaran dana desa dan mempertangungjawabkannya.

“Yakni bagaimana cara mengelola dana desa dengan baik, sesuai tujuan dan peruntukannya. Jangan sampai nanti ada masalah hukum," ucapnya.

Dia pun berkomitmen untuk terus mengawal Dana Desa (DD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dia juga akan terus memastikan konstituennya di Pasuruan dan Probolinggo bisa ikut memperoleh manfaat program dana desa.

"Tugas saya bagaimana dana desa meningkat di daerah pemilihan Kabupaten/Kota Pasuruan dan Kabupaten/Kota Probolinggo. Tidak hanya itu, DAU dan DAK juga," katanya.