Pilpres 2024 Satu Putaran Dinilai Penting untuk Hindari Polarisasi dan Hemat Keuangan Negara
loading...
Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) M Qodari (kanan) menyatakan bahwa pilpres satu putaran diperlukan untuk menghindari polarisasi di tengah masyarakat agar tidak seperti Pilpres 2014 dan 2019. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) M Qodari menyatakan bahwa pilpres satu putaran diperlukan untuk menghindari polarisasi di tengah masyarakat agar tidak seperti Pilpres 2014 dan 2019. Dia menjelaskan, GSP adalah gerakan yang menyebarkan gagasan Pilpres 2024 sekali putaran ke seluruh Indonesia.
"Kami adalah pendukung Jokowi yang tergabung dalam GSP. GSP adalah gerakan yang menyebarkan gagasan Pilpres 2024 sekali putaran ke seluruh Indonesia. Adapun argumentasi Pilpres 2024 sekali putaran untuk hemat waktu," kata Qodari dalam diskusi Dialektika Voters of Indonesia (VOI) bertajuk 'Pilpres 2024 Dinamis Satu Putaran Logis?' di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2023).
Pilpres sekali putaran hemat waktu, lanjut Qodari, karena presiden dan wakil presiden terpilih sudah diketahui pada Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai dengan Juni 2024. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, maka para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024.
Semua rencana kegiatan dan investasi ekonomi misalnya dapat segera diputuskan dan dilaksanakan. "Kedua, hemat biaya. Pilpres sekali putaran hemat biaya karena anggaran pilpres putaran dua, jika diselenggarakan, akan memakan biaya Rp17 triliun,” ujar Qodari.
Jika pilpres selesai dalam sekali putaran, maka anggaran ini akan kembali ke kas negara dan dapat digunakan untuk aneka kepentingan rakyat dan program pemerintah lainnya semisal subsidi pupuk, subsidi rumah sangat sederhana, subsidi transisi energi hijau, bantuan pangan dan tunai yang bersifat ad hoc, atau dialokasikan untuk APBN tahun berikutnya.
Ketiga, lanjut Qodari, agar kondisi di masyarakat lebih damai. Pilpres sekali putaran lebih damai karena polarisasi ekstrim seperti Pilpres 2014 dan 2019 serta Pilkada Jakarta 2017 berpotensi lahir kembali pada putaran kedua di saat paslon yang bertarung tinggal 2. Polarisasi ekstrim pada saat ini belum terlalu muncul karena paslon masih ada 3.
Namun kondisi akan berubah cepat pada putaran kedua karena akan tercipta kondisi head to head, zero sum game di antara dua kandidat tersisa. Isu-isu primordial seperti ras dan agama akan muncul dan menimbulkan ketegangan yang bahkan mungkin lebih buruk dibanding Pilpres 2014 dan 2019.
Qodari menilai kondisi objektif pilpres sekali putaran pada saat ini ada di paslon Prabowo-Gibran. Sebab, dia menilai paslon tersebut adalah kandidat yang sekarang mendapatkan dukungan suara paling tinggi dan bahkan mencapai 45% sebagaimana temuan beberapa lembaga survei di awal Desember 2023.
“Hanya diperlukan sekitar 6-7% tambahan suara agar tercapai kondisi pilpres sekali putaran pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Dengan dasar ini, maka dengan dukungan para pendukung Jokowi di seluruh Indonesia, GSP optimis bahwa target pilpres sekali putaran untuk paslon Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 adalah suatu hal yang realistis dan mungkin dilakukan," pungkasnya.
"Kami adalah pendukung Jokowi yang tergabung dalam GSP. GSP adalah gerakan yang menyebarkan gagasan Pilpres 2024 sekali putaran ke seluruh Indonesia. Adapun argumentasi Pilpres 2024 sekali putaran untuk hemat waktu," kata Qodari dalam diskusi Dialektika Voters of Indonesia (VOI) bertajuk 'Pilpres 2024 Dinamis Satu Putaran Logis?' di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2023).
Pilpres sekali putaran hemat waktu, lanjut Qodari, karena presiden dan wakil presiden terpilih sudah diketahui pada Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai dengan Juni 2024. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, maka para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024.
Semua rencana kegiatan dan investasi ekonomi misalnya dapat segera diputuskan dan dilaksanakan. "Kedua, hemat biaya. Pilpres sekali putaran hemat biaya karena anggaran pilpres putaran dua, jika diselenggarakan, akan memakan biaya Rp17 triliun,” ujar Qodari.
Jika pilpres selesai dalam sekali putaran, maka anggaran ini akan kembali ke kas negara dan dapat digunakan untuk aneka kepentingan rakyat dan program pemerintah lainnya semisal subsidi pupuk, subsidi rumah sangat sederhana, subsidi transisi energi hijau, bantuan pangan dan tunai yang bersifat ad hoc, atau dialokasikan untuk APBN tahun berikutnya.
Ketiga, lanjut Qodari, agar kondisi di masyarakat lebih damai. Pilpres sekali putaran lebih damai karena polarisasi ekstrim seperti Pilpres 2014 dan 2019 serta Pilkada Jakarta 2017 berpotensi lahir kembali pada putaran kedua di saat paslon yang bertarung tinggal 2. Polarisasi ekstrim pada saat ini belum terlalu muncul karena paslon masih ada 3.
Namun kondisi akan berubah cepat pada putaran kedua karena akan tercipta kondisi head to head, zero sum game di antara dua kandidat tersisa. Isu-isu primordial seperti ras dan agama akan muncul dan menimbulkan ketegangan yang bahkan mungkin lebih buruk dibanding Pilpres 2014 dan 2019.
Qodari menilai kondisi objektif pilpres sekali putaran pada saat ini ada di paslon Prabowo-Gibran. Sebab, dia menilai paslon tersebut adalah kandidat yang sekarang mendapatkan dukungan suara paling tinggi dan bahkan mencapai 45% sebagaimana temuan beberapa lembaga survei di awal Desember 2023.
“Hanya diperlukan sekitar 6-7% tambahan suara agar tercapai kondisi pilpres sekali putaran pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Dengan dasar ini, maka dengan dukungan para pendukung Jokowi di seluruh Indonesia, GSP optimis bahwa target pilpres sekali putaran untuk paslon Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 adalah suatu hal yang realistis dan mungkin dilakukan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
