Moderasi Beragama Cara Terbaik Perangi Radikalisme

Salah satu contohnya peristiwa demonstrasi 212 pada 2016, persis sebelum Pilkada DKI dilangsungkan pada 20 April 2017. Politisasi agama yang dilakukan saat itu ternyata bisa menimbulkan efek berantai sedemikian besar. Show of force kelompok radikal yang menunggangi aksi 212 sebenarnya tidak terjadi secara instan, melainkan mereka telah menancapkan pengaruhnya pada beberapa instansi, mulai dari perguruan tinggi hingga pemerintahan.

Gus Najih menguaraikan, peristiwa demonstrasi 212 menjadi titik balik yang membuka mata banyak orang, bahwa ada persoalan intoleransi dan radikalisme yang harus ditangani dengan segera. Ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah kemudian mulai bergerak dengan semakin banyak mempublikasikan narasi moderat ke tengah masyarakat. Ormas moderat inilah yang kemudian mendorong Pemerintah untuk membubarkan beberapa organisasi Islam radikal yang saat itu cukup kuat pengaruhnya.

"Kita bisa lihat bagaimana organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang giat menuntut pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). NU juga terus menyuarakan supaya salafi dan wahabi itu bisa dibendung perkembangannya, karena dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan masyarakat kita yang bhinneka ini," kata Gus Najih.

Mencuatnya berbagai aktivitas jaringan teror seperti Negara Islam Indonesia (NII), lanjut Gus Najih, juga sempat menyita perhatian publik. Pada perkembangannya, NII pun dimasukkan dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Kesadaran dan kewaspadaan yang terbangun dan ikut berkontribusi pada penetapan keputusan hukum ini tentu tidak lepas dari peran serta kaum moderat yang aktif di masyarakat. Mulai dari para kiai dan santri, serta aktivis moderasi beragama yang dengan segala upaya akhirnya bisa menjangkau masyarakat dengan lebih luas lagi.

Gus Najih mengungkapkan perlu dipahami bahwa perhelatan politik dan radikalisme seringkali berjalan secara beriringan. Aksi yang dijiwai oleh radikalisme akan cenderung naik pada masa pemilihan umum di suatu negara. Tidak hanya Indonesia, aksi teror seperti ini juga mengakibatkan destabilisasi di banyak negara. Jaringan teror memiliki kesamaan pola dalam melakukan aksinya, salah satunya dengan menjadikan pemilihan umum sebagai pintu masuk propaganda radikal.