Pilpres 2024, Wapres Mahasiswa Usakti Kritisi Gimik Politik yang Tak Membangun
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) Lamdahur Pamungkas mengkritisi gimik politik yang tak membangun. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Momentum Pilpres 2024 adalah periode perubahan kepemimpinan dan pergantian tokoh-tokoh di setiap sektor politik. Sayangnya dalam demokrasi, mayoritas yang berkuasa justru melanggar dan mencemarkan integritas konstitusi, yang seharusnya menjadi benteng penjaga demokrasi.
Dampaknya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai hasil yang merugikan, memungkinkan tumbuhnya praktik-praktik seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang seharusnya tidak diterima.
Atas kondisi tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) Lamdahur Pamungkas mengatakan, berbagai dinamika yang terjadi, paslon dan tim pendukung sering sekali mengedepankan narasi kampanye yang bukan isu kemasyarakatan, namun malah narasi narsistik untuk menutupi kekurangan paslon yang lemah secara kapabilitas.
"Perlu adanya calon dan paslon yang tuntas secara pengamalan sektor Hak Asasi Manusia (HAM) dan dekat dengan masyarakat. Agar adanya keseimbangan pembangunan nasional dapat memerhatikan HAM dan baik juga secara komunikasi dengan Masyarakat," kata Lamdahur dalam keterangannya, Jumat (22/12/2023).
Di sisi lain, ia juga berpendapat, dirinya dan mahasiswa lainnya, bukan lagi jadi penyeimbang narasi politik tapi akan menjadi lawan politik akan adanya narasi-narasi kampanye yang narsistik dan gimik. "Joget tidak akan memperkaya literatur kebangsaan untuk masyarakat, kita perlu melihat dan mempercayakan pemimpin yang menggambarkan proses karier yang jelas," tegasnya.
Dikatakan Lamdahur, Kepresidenan Mahasiswa Usakti, BEM STIAMI, BEM YARSI, BEM TRILOGI, dan BEM Esa Unggul berharap mahasiswa tiap daerah dan masyarakat sipil mengkritisi setiap tawaran politik dari setiap calon dan paslon. "Menjelang debat kampanye cawapres, masyarakat ingin adanya pemimpin yang mampu berbicara pengembangan ekonomi, strategi kebijakan fiskal, dan moneter, pengembangan PSN memperhatikan sektor HAM," tutupnya.
Dampaknya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai hasil yang merugikan, memungkinkan tumbuhnya praktik-praktik seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang seharusnya tidak diterima.
Atas kondisi tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) Lamdahur Pamungkas mengatakan, berbagai dinamika yang terjadi, paslon dan tim pendukung sering sekali mengedepankan narasi kampanye yang bukan isu kemasyarakatan, namun malah narasi narsistik untuk menutupi kekurangan paslon yang lemah secara kapabilitas.
"Perlu adanya calon dan paslon yang tuntas secara pengamalan sektor Hak Asasi Manusia (HAM) dan dekat dengan masyarakat. Agar adanya keseimbangan pembangunan nasional dapat memerhatikan HAM dan baik juga secara komunikasi dengan Masyarakat," kata Lamdahur dalam keterangannya, Jumat (22/12/2023).
Di sisi lain, ia juga berpendapat, dirinya dan mahasiswa lainnya, bukan lagi jadi penyeimbang narasi politik tapi akan menjadi lawan politik akan adanya narasi-narasi kampanye yang narsistik dan gimik. "Joget tidak akan memperkaya literatur kebangsaan untuk masyarakat, kita perlu melihat dan mempercayakan pemimpin yang menggambarkan proses karier yang jelas," tegasnya.
Dikatakan Lamdahur, Kepresidenan Mahasiswa Usakti, BEM STIAMI, BEM YARSI, BEM TRILOGI, dan BEM Esa Unggul berharap mahasiswa tiap daerah dan masyarakat sipil mengkritisi setiap tawaran politik dari setiap calon dan paslon. "Menjelang debat kampanye cawapres, masyarakat ingin adanya pemimpin yang mampu berbicara pengembangan ekonomi, strategi kebijakan fiskal, dan moneter, pengembangan PSN memperhatikan sektor HAM," tutupnya.
(rca)
Explore More