KKP Gandeng Pemerintah Vietnam Cegah Penyelundupan Benur

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Vietnammencegah praktik penyelundupan benur. Caranya dengan membuka jalan investasi bagi para pelaku usaha negara tersebut melakukan budidaya lobster di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, langkah itu dilakukan agar Indonesia memiliki peran strategis pada rantai pasok (supply chain) lobster di pasar global. Lewat skema itu, Indonesia tidak hanya mendapat nilai investasi tapi juga transfer teknologi dan pengetahuan budidaya lobster yang modern, hingga akses pasar lobster yang lebih luas.



"Sebagai negara tetangga (Indonesia-Vietnam) kita harus kolaboratif untuk bisa menjadi bagian dari tata kelola perikanan dunia. Artinya kita harus menjadi supply chain global, dan menuju ke sana tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bersatu, kita bisa jadi yang terbesar di kawasan," tegas Trenggono menanggapi kabar rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih bening lobster (benur), Rabu (20/12/2023).

Kerja sama dengan Vietnam menjadi upaya pemerintah menekan kerugian negara imbas praktik ilegal penyelundupan benur yang masih terus terjadi hingga saat ini. Setiap tahunnya lebih dari 300 juta ekor benur mengalir secara ilegal dari Indonesia.



Padahal, KKP bersama penegak hukum dan kementerian lainnya gencar melakukan pengawasan di berbagai titik rawan, termasuk dengan menambah kapal pengawas. Dari hasil penelusuran pihaknya, budidaya lobster di Vietnam sudah sangat maju dan 100% benur yang digunakan berasal dari Indonesia meski keran ekspor ditutup.

Nilai ekspor lobster negara tersebut mencapai miliaran dollar jauh di atas nilai ekspor lobster Indonesia. Untuk itu, pihaknya mengambil langkah kerja sama guna menekan transaksi ilegal benur sekaligus mendorong adanya transfer teknologi dan pengetahuan bagi para pembudidaya lobster di Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan cara tradisional.

"Sudah tiga tahun ini pengawasan kita perketat terus, jebol juga enggak tahu dari mana. Gimana caranya kita nahan, kita kerja sama dengan negara yang dituju untuk kemudian tidak lagi menerima benih yang ilegal. Di sisi lain budidaya di sana sudah level tinggi, sedangkan kita masih tradisional dan membiarkan terus secara tradisional tidak baik juga. Kalau kita berdiri sendiri, kokoh dengan pendirian sendiri, menurut saya kita tidak akan pernah maju," tegasnya.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Ari Purbayanto menilai perlunya kerja sama Indonesia dengan Vietnam untuk mendorong geliat budidaya di dalam negeri.

Kerja sama ini membawa peluang peningkatan kemampuan budidaya lobster di Indonesia yang selama ini masih dominan dilakukan secara tradisional. Di samping itu, peluang hidup benur di alam sangat kecil sehingga lebih baik dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan budidaya.

"Begini, untuk budidaya lobster ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Tentu bukan hanya modal, tapi teknologi dan mereka harus punya knowladge juga. Dan saya pikir ini moment yang bagus, pada saat Vietnam mau berinvestasi di Indonesia, transfer knowladge dan kita memberikan kuota tertentu untuk mereka manfaatkan. Tentu ada kolaborasi dalam sektor budidaya ini. Saya pikir ini hal yang perlu dicoba dan challenging bagi Indonesia," bebernya.