Mendagri Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta
Rabu, 20 Desember 2023 - 14:18 WIB
loading...
A
A
A
Terkait urgensinya, Tito mencontohkan persoalan banjir yang memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah yang berada di dataran tinggi dengan yang berada di dataran lebih rendah. Begitu pula dengan persoalan transportasi, karena Jakarta dan kota sekitarnya tidak memiliki pembatas alam.
Baca juga: Kemendagri Sebut Wilayah Aglomerasi Jadi Perhatian Khusus Arus Mudik
“Contohnya banjir. Daerah tangkapan air di Cianjur dan Bogor harus melakukan reboisasi. Kemudian daerah tengah, Bogor dan Depok, harus disiapkan semacam waduk. Terus daerah bawah, DKI Jakarta, harus siapkan pelebaran sungai, banjar kanal, sodetan. Kalau setiap kepala daerah bekerja dengan konsepnya sendiri, yang jadi korban adalah rakyat,” beber Tito.
Kemudian, mantan Kapolri itu menegaskan ide pembentukan Dewan Aglomerasi sudah ada sejak 2022, sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan atau janji kampanye calon presiden. Di samping itu, pembentukan badan yang fokus pada harmonisasi kebijakan bukanlah sesuatu yang baru Indonesia.
“Oleh karena itu, apa pun namanya nanti, diperlukan semacam mekanisme untuk harmonisasi dan sinkronisasi di aglomerasi. Ini memang kebutuhan. Dan ini sama seperti Badan Percepatan Pembangunan Papua yang dipimpin oleh Wapres yang sudah berjalan dua tahun lebih,” kata Tito.
Baca juga: Kemendagri Sebut Wilayah Aglomerasi Jadi Perhatian Khusus Arus Mudik
“Contohnya banjir. Daerah tangkapan air di Cianjur dan Bogor harus melakukan reboisasi. Kemudian daerah tengah, Bogor dan Depok, harus disiapkan semacam waduk. Terus daerah bawah, DKI Jakarta, harus siapkan pelebaran sungai, banjar kanal, sodetan. Kalau setiap kepala daerah bekerja dengan konsepnya sendiri, yang jadi korban adalah rakyat,” beber Tito.
Kemudian, mantan Kapolri itu menegaskan ide pembentukan Dewan Aglomerasi sudah ada sejak 2022, sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan atau janji kampanye calon presiden. Di samping itu, pembentukan badan yang fokus pada harmonisasi kebijakan bukanlah sesuatu yang baru Indonesia.
“Oleh karena itu, apa pun namanya nanti, diperlukan semacam mekanisme untuk harmonisasi dan sinkronisasi di aglomerasi. Ini memang kebutuhan. Dan ini sama seperti Badan Percepatan Pembangunan Papua yang dipimpin oleh Wapres yang sudah berjalan dua tahun lebih,” kata Tito.
Lihat Juga :
