Kemendagri Sebut Wilayah Aglomerasi Jadi Perhatian Khusus Arus Mudik
loading...
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA mengatakan, wilayah aglomerasi yakni Jabodetabek menjadi perhatian khusus pemerintah. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Wilayah aglomerasi yakni Jabodetabek menjadi perhatian khusus pemerintah terkait mobilitas arus mudik. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA.
Baca juga: PNS Boleh Mudik, Asalkan Penuhi Syarat Ini
Hal tersebut disampaikannya saat Rakor Percepatan Vaksinasi Booster yang melibatkan Gubernur, Bupati dan Wali kota serta Forkompimda di 9 wilayah Jabodetabek, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Tanggerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kaupaten Bogor pada hari Selasa, 5 April 2022
"Wilayah aglomerasi Jabodetabek menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah karena memiliki potensi mobilitas pergerakan arus mudik yang sangat tinggi ke berbagai daerah di tanah air," ujar Safrizal dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).
Safrizal mengatakan, landainya kasus penularan dalam beberapa pekan terakhir, membuat mobilitas masyarakat semakin meningkat dan puncaknya akan terjadi pada arus mudik lebaran.
"Percepatan vaksin booster juga perlu dilakukan karena pemerintah mulai melakukan relaksasi terhadap pembatasan berbagai kegiatan masyarakat, oleh karenanya booster penting untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus terutama pasca arus mudik seperti pengalaman yang terjadi 2 tahun terakhir," kata Safrizal.
Seperti diketahui, dengan semakin terkendalinya tingkat penularan yang ada, pemerintah telah melakukan pelonggaran kebijakan mobilitas warga antara baik untuk pelaku perjalanan luar negeri maupun pelaku perjalanan dalam negeri.
Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster maka pada saat melakukan perjalanan tidak diperlukan lagi untuk menunjukkan hasil skrining antigen atau PCR.
Pada rakor tersebut, Pemda diminta menggencarkan pelaksanaan booster mulai pekan ke 1 dan pekan ke-2 Ramadhan, karena pada umumnya mulai pekan ke-3 warga sudah mulai melakukan mudik.
Baca juga: PNS Boleh Mudik, Asalkan Penuhi Syarat Ini
Hal tersebut disampaikannya saat Rakor Percepatan Vaksinasi Booster yang melibatkan Gubernur, Bupati dan Wali kota serta Forkompimda di 9 wilayah Jabodetabek, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Tanggerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kaupaten Bogor pada hari Selasa, 5 April 2022
"Wilayah aglomerasi Jabodetabek menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah karena memiliki potensi mobilitas pergerakan arus mudik yang sangat tinggi ke berbagai daerah di tanah air," ujar Safrizal dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).
Safrizal mengatakan, landainya kasus penularan dalam beberapa pekan terakhir, membuat mobilitas masyarakat semakin meningkat dan puncaknya akan terjadi pada arus mudik lebaran.
"Percepatan vaksin booster juga perlu dilakukan karena pemerintah mulai melakukan relaksasi terhadap pembatasan berbagai kegiatan masyarakat, oleh karenanya booster penting untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus terutama pasca arus mudik seperti pengalaman yang terjadi 2 tahun terakhir," kata Safrizal.
Seperti diketahui, dengan semakin terkendalinya tingkat penularan yang ada, pemerintah telah melakukan pelonggaran kebijakan mobilitas warga antara baik untuk pelaku perjalanan luar negeri maupun pelaku perjalanan dalam negeri.
Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster maka pada saat melakukan perjalanan tidak diperlukan lagi untuk menunjukkan hasil skrining antigen atau PCR.
Pada rakor tersebut, Pemda diminta menggencarkan pelaksanaan booster mulai pekan ke 1 dan pekan ke-2 Ramadhan, karena pada umumnya mulai pekan ke-3 warga sudah mulai melakukan mudik.
Lihat Juga :
