Respons Debat Pilpres, Wiranto Ungkap Pengalamannya saat Jadi Cawapres

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto menyikapi perihal debat perdana capres dan menyambut debat kedua khusus cawapres yang akan digelar pada Jum'at (22/12/2023). Menurut Wiranto, format debat Pilpres 2024 tidak berbeda signifikan saat dirinya debat Pilpres pada masa lalu.

Wiranto mengaku, dirinya telah mengalami pengalaman saat debat capres-cawapres . "Saya sudah melihat perdebatan yang telah dilaksanakan oleh para calon presiden untuk Pemilu 2024. Kelihatannya tidak terlalu banyak perbedaan yang cukup signifikan tentang tatacara debat," kata Wiranto dalam keterangnnya, Senin (18/12/2023).

Wiranto memaparkan, sebelum acara debat dilaksanakan, tim pakar telah menyiapkan materi debat termasuk visi maupun misi Presiden.

"Materi lainnya (juga disiapkan) yang nanti diperdebatkan sehingga tinggal membaca, menghafal, mengingat dan memperdebatkan di atas panggung di depan masyarakat," ucap Wiranto.



Oleh sebab itu, Wiranto mewanti-wanti agar masyarakat tidak terkecoh. "Jangan sampai perdebatan atau acara debat itu justru mengecoh ke masyarakat seakan-akan yang jago berdebat adalah seorang presiden yang hebat," ujar Wiranto.

Menurut mantan Menko Polhukam ini, bahwa bisa saja presiden tidak banyak bicara, tapi mampu mengeksekusi hal-hal yang berat yang dihadapi oleh negara.

"Menurut saya presiden yang hebat adalah presiden yang yang mungkin juga tidak banyak bicara tapi mampu untuk mengeksekusi hal-hal yang berat. Baik dihadapi oleh negara oleh maupun masyarakat dengan satu kebijakan yang adil yang benar," jelasnya.

"(Kebijakan) yang memang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di negara itu. Ada istilah sepi ing pamrih rame gawe. Itu istilah Jawa yang artinya lebih baik banyak bekerja dari pada bicara," tambahnya.

Wiranto mengemukakan, perdebatan bukan persyaratan mutlak bagi seorang calon presiden. "Tapi saya ingatkan bahwa perdebatan bukan persyaratan mutlak bagi seorang calon presiden," ujar Wiranto.

Dia lantas memaparkan profesi yang mensyaratkan memiliki kemampuan debat seperti pengacara, jaksa penuntut umum, dan anggota legislatif.

"Memang mereka harus melaksanakan satu perdebatan untuk mencapai suatu kesimpulan tertentu dan itu bukan dilaksanakan oleh Presiden," terang Wiranto.

Wiranto menekankan, presiden merupakan pejabat eksekutif yang tugasnya bukan berdebat. Dia menegaskan bahwa tugas presiden adalah memutuskan permasalahan-permasalahan yang direalisasikan ke dalam sebuah kebijakan.

"Tugas presiden bukan berdebat. Tapi tugasnya memutuskan permasalahan-permasalahan yang perlu ya melahirkan kebijakan tertentu. Kebijakan yang adil yang benar yang berpihak kepada rakyat. Itulah tugas presiden bukan berdebat," tutup Wiranto.