Pasangan Capres-Cawapres Diingatkan Tak Jadikan Bansos Alat Politik Pilpres

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) pemerintah di tengah pemilu kerap dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral. Bahkan, Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan berkampanye dengan narasi agar rakyat memilih Prabowo-Gibran agar Bansos dan BLT dilanjutkan.

Terkait hal ini, Peneliti Senior BRIN Prof Lili Romli menilai bahwa kampanye bernada ancaman Bansos seperti itu tidak etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera seharusnya tidak mengandalkan Bansos dan kampanye model ini justru ingin melestarikan kemiskinan.

"Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga agar tergantung terus pada Bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah," tegas Prof Lili pada wartawan di Jakarta, Kamis (14/12/2023)

Menurutnya, kampanye politik seharusnya berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat dengan seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan.

“Bukan terus menerus melestarikan bansos," ucapnya.

Menurutnya, kini program Bansos pun melenceng dari tujuan awal. "Sekarang Bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik," paparnya.

Lili menjelaskan Bansos menjadi instrumen klintelisme untuk meraih suara untuk pemenangan pemilu dan pilpres. Padahal pendanaan Bansos bersumber dari uang rakyat.

"Anggaran negara, yang berasal dari pajak bahkan dapat dari utang luar negeri, disalahgunanakan, dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk pemenangan pemilu. Ini sangat disayangkan," tegas Lili.

Lili menekankan pentingnya kesadaran publik untuk melihat Bansos secara jernih di tengah masa pemilu. Bahwa Bansos bukan berasal sosok atau sosok, melainkan negara.

"Moga rakyat sadar dan mengetahui bahwa Bansos bukan kemurahhatian penguasa, karena yang digunakan bukan uang pribadi tapi uang negara, yang hakekatnya adalah uang rakyat," katanya.