Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Partai Perindo Soroti Debat Perdana Capres: Ganjar Paling Jelas dalam Penegakan Hukum dan HAM
loading...
Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, dianggap paling baik dalam menyampaikan gagasannya terkait penegakan hukum dan HAM. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo , Ganjar Pranowo , dianggap paling baik dalam menyampaikan gagasannya terkait penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo, Tama Satrya Langkun menanggapi debat perdana capres 2024 di Kantor KPU, Selasa (13/12/2023) malam.
"Pertama, dalam perdebatan kemarin terlihat dengan sangat jelas. Bahwa, penyampaian Ganjar yang paling clear dalam menjelaskan visi misi yang berkaitan dengan HAM. Tidak ada keraguan soal itu," kata Tama kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).
Kedua, Tama menjelaskan, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang paling komplit dalam melaksanakan mandat penegakan HAM di Indonesia. Sebab, kata Tama, keduanya tidak memiliki beban masa lalu sebagai pelanggar HAM.
"Tidak kalah pentingnya, Mahfud MD sudah berbuat. Sebanyak 614 korban pelanggaran HAM yang berat dipulihkan hak-haknya. Meskipun kita masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara yudisial," jelas Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor ini.
Ketiga, debat perdana semalam juga menjelaskan Ganjar dan Mahfud merupakan pasangan capres-cawapres yang merakyat. Mereka mengumpulkan masukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
"Mereka dengarkan apa masalah dan keluhan rakyat, dengan tujuan untuk menyelesaikannya setelah menjadi Presiden dan Wakil Presiden," pungkasnya.
Dalam pemaparannya saat debat perdana capres, Ganjar Pranowo ingin mengembalikan Undang-Undang (UU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk membereskan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Diketahui, UU KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mari kita ciptakan kembali undang-undang KKR. Mari kita hadirkan kembali undang-undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bedakan,” kata Ganjar menjawab pertanyaan dari capres nomor urut satu Anies Baswedan saat debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023)
Pasalnya, kata Ganjar, persoalan pelanggaran HAM harus dituntaskan. Dengan begitu, maka bangsa Indonesia akan maju dan tidak berpikir mundur.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo, Tama Satrya Langkun menanggapi debat perdana capres 2024 di Kantor KPU, Selasa (13/12/2023) malam.
"Pertama, dalam perdebatan kemarin terlihat dengan sangat jelas. Bahwa, penyampaian Ganjar yang paling clear dalam menjelaskan visi misi yang berkaitan dengan HAM. Tidak ada keraguan soal itu," kata Tama kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).
Kedua, Tama menjelaskan, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang paling komplit dalam melaksanakan mandat penegakan HAM di Indonesia. Sebab, kata Tama, keduanya tidak memiliki beban masa lalu sebagai pelanggar HAM.
"Tidak kalah pentingnya, Mahfud MD sudah berbuat. Sebanyak 614 korban pelanggaran HAM yang berat dipulihkan hak-haknya. Meskipun kita masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara yudisial," jelas Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor ini.
Ketiga, debat perdana semalam juga menjelaskan Ganjar dan Mahfud merupakan pasangan capres-cawapres yang merakyat. Mereka mengumpulkan masukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
"Mereka dengarkan apa masalah dan keluhan rakyat, dengan tujuan untuk menyelesaikannya setelah menjadi Presiden dan Wakil Presiden," pungkasnya.
Bereskan Pelanggaran HAM
Dalam pemaparannya saat debat perdana capres, Ganjar Pranowo ingin mengembalikan Undang-Undang (UU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk membereskan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Diketahui, UU KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mari kita ciptakan kembali undang-undang KKR. Mari kita hadirkan kembali undang-undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bedakan,” kata Ganjar menjawab pertanyaan dari capres nomor urut satu Anies Baswedan saat debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023)
Pasalnya, kata Ganjar, persoalan pelanggaran HAM harus dituntaskan. Dengan begitu, maka bangsa Indonesia akan maju dan tidak berpikir mundur.
Explore More