Jelang Debat Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Unggul di Isu Hukum

JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai debat perdana Pilpres 2024 akan menjadi momentum untuk meyakinkan pemilih. Dalam debat perdana itu komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dalam pemberantasan korupsi akan diuji.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat Pilpres pada Selasa (12/12/2023) besok. Tema yang diangkat pada debat kali ini adalah Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Menurut Suko, tiga pasang capres-cawapres memiliki keunggulan masing-masing. "Capres 1 (Anies Baswedan) dan Capres 3 (Ganjar Pranowo) ada pengalaman kewilayahan pembangunan. Sementara Prabowo (capres nomor 2 Prabowo Subianto) di militer," kata Suko dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).



Suko berharap dengan latar belakang, kemampuan, serta pengalaman beragam capres-cawapres, debat perdana akan berlangsung dengan menarik dan berbobot, serta mampu mengembalikan kepercayan pada masa depan demokrasi.

"Yang bisa kita harapkan, agar debat ini memunculkan pikiran atau gagasan yang bisa dipahami rayat dan sekaligus bisa membangkitkan keyakinan terhadap masa depan demokrasi, ini harapan secara umum," kata Suko.

Namun Ganjar memiliki cawapres Mahfud MD dengan pengalaman dan kapasitas mumpuni di bidang hukum, yang tentunya banyak bertukar pikiran dengan Ganjar. "Dia (Mahfud) pernah di Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif," katanya.

Mahfud yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) terbukti sangat getol dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus korupsi dikawalnya selama menjadi menjabat Menko Polhukam.

Tidak hanya Mahfud, komitmen Ganjar di bidang hukum juga dibuktikan dalam bentuk program bantuan hukum untuk keluarga miskin saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selam 10 tahun menjabat, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu membantu ribuan warga miskin menyelesaikan perkara di meja hukum.



Ganjar memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dengan memberikan stimulan Rp2 juta per perkara, yakni 200 perkara yang ditangani setiap tahun. Program tersebut bekerja sama dengan 26 LBH di Jateng yang tersebar di 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jateng.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai debat Pilpres 2024 membuka peluang pemilih lebih rasionalitas dalam nanti menentukan pilihan.

"Debat, saya pikir memang itu akan banyak mempengaruhi dimensi rasionalitas pemilih. Padahal hari ini pertarungannya adalah karakter pemilih emosional dan karakter yang rasional. Cuma memang masyarakat kita mempertimbangkan yang emosional," katanya.

Ari berharap agar debat Pilpres 2024 mampu memperbesar peluang untuk pemilih nantinya menggunakan basis rasionalitas.

"Saya berharap debat perdana itu bisa menjadi opportunity, peluang untuk membuka peluang lebih lebar pada pertimbangan-pertimbangan rasional bagi pemilih karena memang visi-misi program dalam debat akan dikuliti habis. Itu akan kita lihat isi kepala dan visi ke depan para capres-cawapres," katanya.

Menurut Ari, tema debat Pilpres 2024 juga punya pengaruh. Tantangan para calon adalah membuat narasi yang lebih membumi. "Jangan kemudian dengan diksi yang terlalu tinggi, sehingga hanya menyentuh masyarakat kelas menengah dan elite saja," katanya.

Sebenarnya persoalan hari ini adalah narasi capres-cawapres yang bisa terkait dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Utamanya terkait harga pangan dan daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan.

"Tentu yang paling mungkin adalah bagaimana persoalan hukum, HAM, korupsi, demokrasi dengan isu kesejahteraan dan ekonomi. Itu harus bisa relate," katanya.